Advertorial

PP TUNAS Jadi Payung Hukum, DPPPA Kutim Bawa Edukasi Keamanan Digital ke Sekolah

Kutim – Edukasi keamanan digital kini menjadi bagian dari program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Kutai Timur ke sekolah-sekolah.

Langkah ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).

Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak DPPPA Kutim, Riduan, menyebut PP TUNAS menjadi dasar hukum kuat bagi negara untuk menghadirkan ruang digital yang aman, sehat, dan berkeadilan bagi anak.

“PP TUNAS ini menjadi payung hukum kita untuk melindungi anak di ruang digital. Negara harus hadir memastikan anak aman, sehat, dan diperlakukan adil saat beraktivitas di dunia maya,” ujar Riduan, Kamis (19/11/2026).

Pada 10 November 2026 lalu, DPPPA Kutim mengikuti sosialisasi PP No 17 Tahun 2025 di DPPPA Provinsi Kaltim di Samarinda. Kegiatan itu diwakili Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Riduan selaku Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak.

Hasil sosialisasi tersebut akan ditindaklanjuti dengan sosialisasi di Kabupaten Kutai Timur, dengan salah satu sasaran utama adalah sekolah-sekolah.

“Kami tidak berhenti di sosialisasi tingkat provinsi. Selanjutnya, kami akan turun langsung ke Kutai Timur, dan sekolah menjadi sasaran utama karena di sanalah anak-anak paling banyak berinteraksi dengan dunia digital,” katanya.

Edukasi ini sebenarnya bukan hal baru bagi DPPPA Kutim. Pada 2025 dan 2026, DPPPA Kutim telah menggelar sosialisasi pencegahan cyberbullying dan keamanan digital di SMKN 1 Sangatta Utara, SMAN 1 Sangatta Selatan, SMP MBS Muhammadiyah, SMP 2 Sangatta Selatan, dan SMK Keperawatan Singa Geweh.

Kegiatan tersebut menggandeng Dinas Kominfo, Polres Kutim, dan HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) Kutai Timur.

“Cyberbullying ini nyata dan dampaknya tidak main-main. Anak perlu tahu cara menjaga dirinya, cara bersikap bijak di media sosial, dan ke mana harus melapor kalau menjadi korban,” ujarnya.

Selain masuk ke sekolah, DPPPA Kutim juga pernah menjalankan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dengan melibatkan warga sebagai perpanjangan tangan perlindungan anak di lingkungannya masing-masing.

“Perlindungan anak tidak bisa hanya dikerjakan pemerintah. Warga di lingkungan masing-masing adalah garda terdepan untuk melihat, mencegah, dan melaporkan jika ada anak yang terancam,” tutupnya.(Adv).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button