Ubah CO2 Jadi Bahan Baku, Langkah Hijau PKT Diapresiasi Komisi XII DPR RI
BONTANG – Upaya PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) menekan emisi sekaligus menjaga kinerja mendapat apresiasi Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Syafruddin. Saat berkunjung ke perusahaan pada Jumat (30/10/2026), ia mendapat paparan soal pabrik soda ash berkapasitas 300 ribu ton per tahun. Pabrik ini akan memanfaatkan CO2 dari proses produksi PKT sebagai bahan baku, dengan potensi serapan hingga 174 ribu ton CO2 per tahun.
Syafruddin menilai PKT menunjukkan peran strategis sebagai industri pupuk nasional yang tidak hanya mengejar capaian bisnis, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan. Menurutnya, PKT bisa menjadi contoh industri yang tumbuh sambil menjalankan tanggung jawab sosial dan menjaga lingkungan di Kalimantan Timur.
“Kemampuan perusahaan mempertahankan kinerja di tengah dinamika industri dan tantangan global menjadi modal penting untuk memperkuat daya saing industri nasional. Untuk itu, kami mengapresiasi langkah PKT yang terus menjaga produktivitas serta meningkatkan efisiensi melalui optimalisasi fasilitas produksi,” ungkap Syafruddin.
Ia mengakui pengelolaan dampak lingkungan merupakan tantangan tersendiri bagi industri. Namun, efisiensi energi, pengurangan emisi, pengelolaan limbah, hingga pengembangan ekonomi sirkular yang dijalankan PKT dinilainya menunjukkan keseriusan perusahaan menjalankan industri secara bertanggung jawab.
Dari Emisi Jadi Bahan Baku
Direktur Keuangan dan Umum PKT, Andik Cahyanto Budiarto, menjelaskan pabrik soda ash punya dua tujuan. Pertama, mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku industri kimia. Kedua, menerapkan ekonomi sirkular dengan memanfaatkan CO2 dari proses produksi PKT sendiri.
Selain itu, PKT telah merevitalisasi pabrik Ammonia-2. Langkah ini berhasil meningkatkan kapasitas produksi sekaligus menurunkan konsumsi energi secara signifikan.
“Modernisasi fasilitas produksi merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan industri pupuk tetap kompetitif, sekaligus mampu menjaga produktivitas dan mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan operasional,” ujar Andik.
Ia menambahkan, keberlanjutan lingkungan menjadi bagian integral dari strategi pertumbuhan PKT. Perusahaan menerapkan sistem manajemen lingkungan berstandar internasional, konservasi energi dan air, pengendalian emisi, serta pengelolaan limbah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).
TJSL Dorong Kemandirian Warga
Syafruddin juga menyoroti program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PKT sebagai wujud kehadiran perusahaan di tengah masyarakat. Program itu mencakup pemberdayaan, pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK), pendidikan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Realisasi ini bisa kita lihat dari banyaknya kontribusi yang telah diberikan PKT dari tahun ke tahun, dengan menghadirkan program yang tidak hanya memberi manfaat secara langsung, tapi juga mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” lanjut Syafruddin.
Andik menjelaskan, program TJSL PKT mengacu pada prinsip ISO 26000 dan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Prinsip yang kami dorong adalah bagaimana keberadaan perusahaan dapat memberi manfaat jangka panjang. Untuk itu, program TJSL dirancang berdasarkan kebutuhan dan potensi masyarakat, disertai pendampingan agar manfaatnya dapat terus berkembang bahkan setelah program berakhir,” terang Andik.
Sinergi dengan Legislatif
Syafruddin berharap capaian PKT dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga perusahaan tidak hanya menggerakkan industri pupuk nasional, tetapi juga berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
“Kami dari fungsi legislatif akan terus mendorong kebijakan yang tepat, guna menjaga daya saing industri agar semakin berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun nasional,” tambah Syafruddin.
Senada, Andik menegaskan PKT akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, legislatif, hingga seluruh pemangku kepentingan.
“Ke depan, PKT akan terus memperkuat kinerja dan daya saing perusahaan melalui penerapan prinsip keberlanjutan di setiap lini bisnis. Untuk itu, sinergi dengan eksekutif dan legislatif akan terus kami tingkatkan, guna mendorong kebijakan yang mendukung kemandirian industri dan pembangunan berkelanjutan,” pungkas Andik. (*)
