Wali Kota Bontang Pastikan BCC 2026 Ditiadakan, DPRD Bontang Minta Anggaran Terfokus Penuhi Kebutuhan Dasar
Latestbontang.com,BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni memastikan bahwa gelaran Bontang City Carnival (BCC) pada tahun 2026 tidak akan dilaksanakan seperti sebelumnya karena efisiensi anggaran daerah.
Neni menyampaikan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang akan lebih dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD Bontang, Arfian Arsyad menapresiasi langkah Pemerintah kota (Pemkot) dalam memprioritaskan anggaran yang tersedia.
“Dengan kondisi fiskal saat ini, lebih baik kita gunakan anggaran untuk menanggulangi kemiskinan dan bantuan kepada warga yang kurang mampu,” ucapnya, Rabu (30/9/2026).
Ia menjelaskan, program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat harus diprioritaskan ketimbang kegiatan hiburan berskala besar yang menyerap anggaran tidak sedikit.
Menurutnya, saat ini pemerintah daerah perlu memiliki skala prioritas yang tajam agar setiap rupiah APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.
Dirinya menilai, peniadaan BCC 2026 merupakan langkah strategis untuk mengalokasikan fiskal daerah ke sektor-sektor mendesak. Seperti kesehatan, pendidikan, dan pembenahan infrastruktur pemukiman.
“Sektor-sektor kebutuhan dasar masyarakat sangat membutuhkan perhatian ekstra serta dukungan pendanaan yang berkelanjutan dari Pemkot Bontang,” terangnya.
Meskipun BCC ditiadakan, Arfian mendorong Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) untuk tetap kreatif dalam merawat potensi seni dan budaya lokal. Sebab, kegiatan kebudayaan tidak harus menelan biaya besar, melainkan bisa dikemas dalam bentuk ajang komunal yang berbasis partisipasi masyarakat di tingkat kelurahan atau kecamatan.
Selain itu, langkah efisiensi tersebut juga dapat menjadi sinyal positif bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk semakin cermat merancang program kerja dan memangkas belanja operasional maupun kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung pada publik.
Dirinya optimistis, jika efisiensi anggaran dijalankan secara konsisten dan tepat sasaran, kondisi perekonomian warga kurang mampu akan membaik. Melalui sinergi antara kebijakan eksekutif dan pengawasan legislatif dapat menjadi kunci utama keberhasilan pemulihan stabilitas keuangan daerah.
