Bukan Pemerintah yang Kelola Semua Wisata Kutim, Ini Pembagian Perannya

Kutim – Pengelolaan wisata di Kutai Timur tidak dipegang penuh oleh pemerintah. Sejumlah destinasi justru dijalankan langsung oleh warga setempat, sementara Dinas Pariwisata (Dispar) Kutim fokus menyiapkan sarana dan prasarana pendukungnya.
Kepala Dispar Kutim, Mahriadi, menjelaskan pembagian peran itu diwadahi lewat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pembentukan Pokdarwis berawal dari usulan desa, lalu difasilitasi Dispar melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) resmi.
“Jika ada usulan dari desa, kami buatkan SK Pokdarwisnya. Kelompok inilah yang menjalankan operasional di lapangan, termasuk mengatur retribusi tiket,” ujar Mahriadi, Kamis (19/11/2026).
Melalui skema ini, Pokdarwis bertanggung jawab atas pelayanan pengunjung, kebersihan, dan pengelolaan harian destinasi.
Sementara Dispar mendukung pembangunan fasilitas fisik seperti gazebo, toilet, musala, hingga sarana penunjang lain sesuai anggaran yang tersedia.
Mahriadi menambahkan, pendapatan dari tiket digunakan untuk menopang operasional kawasan, termasuk jasa kebersihan. Meski dikelola kelompok, sebagian pendapatan tetap wajib disetor ke kas daerah sesuai perhitungan peraturan yang berlaku.
“Dari tiket itu dikelola oleh Pokdarwis. Nanti ada bagian yang disetorkan ke kas daerah (kasda), ada hitungannya tersendiri,” jelasnya.
Meski skema ini sudah berjalan, pembangunan fasilitas masih menghadapi tantangan teknis, salah satunya status kepemilikan lahan.
Mahriadi mengakui sejumlah potensi wisata berdiri di atas lahan pribadi, sehingga pemerintah harus memastikan kejelasan status hukumnya sebelum mengucurkan anggaran.
Ia juga menyampaikan, persoalan tersebut salah satunya pernah dialami saat rencana pembangunan gazebo di kawasan Pantai Teluk Lingga.
“Pembangunan fasilitas dari pemerintah semestinya dilakukan di atas lahan yang status asetnya sudah jelas, agar tidak menimbulkan sengketa atau persoalan hukum di kemudian hari,” pungkasnya,(Adv).




