Perpustakaan Desa Perlu Perhatian Pemerintah
SANGATTA – Ketersediaan anggaran masih menjadi batu sandungan dalam upaya peningkatan literasi. Salah satunya yang terjadi pada perpustakaan tingkat desa di Kabupaten Kutai Timur. Cukup banyak yang masih dalam kondisi seadanya dan belum tersentuh anggaran pengembangan.
Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Dispusip Kutim, Akhmad Zais mengatakan pengembangan perpustakaan jelas memerlukan anggaran. Terutama bagi perpustakaan tingkat desa yang cukup jauh dari pusat pemerintah Kutim. Di mana Dispusip saat ini baru sebatas melakukan pendataan terhadap kondisi di lapangan.
“Kami tengah data kondisi masing-masing perpustakaan. Laporannya ada yang kondisi seadanya hingga rusak berat. Nanti akan kami ajukan anggarannya ke Pemkab Kutim,” ujarnya, Senin (20/11/2023).
Menurut Zais, selama ini pihaknya belum bisa mengunjungi satu persatu perpustakaan yang ada di wilayah Kutim. Problemnya tentu masalah anggaran operasional yang tersedia di Dispusip sendiri. Apalagi wilayah Kabupaten Kutim ini tergolong luas. Maka proses pembinaan tidak bisa langsung ke lapangan secara keseluruhan.
“Agar tetap berjalan, kami sudah menghubungi pengelola UPT perpustakaan di Kecamatan. Mereka yang melaporkan kondisi perpustakaan di desa dan mengirimkan dokumentasinya,” tuturnya lagi.
Zais berharap adanya penambahan anggaran pembinaan perpustakaan desa. Baik dalam bentuk rehabilitasi fisik bangunan maupun program pemberdayaannya. Karena pembangunan SDM itu harus mulai dari pedesaan. Salah satunya lewat pembekalan literasi di perustakaan tingkat desa. (adv)
