AdvertorialPemkab Kutai Timur

Pemkab Kutim dan BPMP Kaltim Gelar FGD Mitigasi Risiko Isu-isu Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bersama Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar fokus group discussion (FGD) di Hotel Royal Victoria Sangatta, Selasa (1/8/2023). FGD tersebut membahas mitigasi risiko isu-isu pendidikan.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, isu-isu pendidikan perlu dikelola dengan baik agar tidak menjadi masalah yang serius.

“Kita harus bisa mitigasi risiko isu-isu pendidikan, agar tidak mengganggu proses pembelajaran,” ujar Ardiansyah.

Ardiansyah berharap, FGD tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat untuk mengelola isu-isu pendidikan di Kutim.

“Kami berharap, melalui FGD ini, kita dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat untuk mengelola isu-isu pendidikan di Kutim, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik,” ujar Ardiansyah.

Pada FGD tersebut, para peserta mendiskusikan berbagai isu-isu pendidikan yang perlu dimitigasi.

Salah satu isu yang dibahas adalah isu mutu pendidikan. Para peserta menilai, isu mutu pendidikan perlu dimitigasi dengan meningkatkan kualitas guru dan sarana prasarana pendidikan.

“Salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan meningkatkan kualitas guru. Guru harus memiliki kompetensi yang mumpuni untuk dapat mengajar dengan baik,” ujar salah satu peserta FGD.

Selain itu, para peserta juga membahas isu disparitas pendidikan. Para peserta menilai, isu disparitas pendidikan perlu dimitigasi dengan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Kutim.

“Pemerataan akses pendidikan penting untuk memastikan bahwa semua anak di Kutim dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas,” ujar salah satu peserta FGD.

Selain itu, para peserta juga membahas isu-isu pendidikan lainnya, seperti isu gizi, kesehatan, dan mental peserta didik. Para peserta menilai, isu-isu tersebut juga perlu dimitigasi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif.

FGD tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk mitigasi risiko isu-isu pendidikan di Kutim. Rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh Pemkab Kutim dan BPMP Kaltim. (*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button