AdvertorialDPRD Bontang

Minta Dicek Berkala, Maming Sebut Banyak Data Warga Miskin yang Keliru

BONTANG – Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Maming meminta pemerintah melakukan pendataan secara berkala terhadap warga miskin di Kota Bontang.

Ia menilai, data warga miskin di Kota Bontang bertambah seiring pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPPKS).

“Diperlukan pendataan berkala untuk mengetahui data terbaru, sebab adanya kemungkinan perubahan data terjadi setiap waktu,” ujarnya.

Berdasarkan informasi, tidak sedikit kekeliruan terjadi di lapangan. Seperti pada penerima bantuan sosial, dimana orang yang seharusnya menerima justru terlewat, atau yang sebelumnya tidak mampu, menjadi mampu.

“Raperda ini sangat erat kaitannya dengan data keluarga miskin, maka pemerintah harus update secara berkala,” terangnya, Senin (8/11/2021).

Maming menambahkan, pada pasal 7 Raperda PPPKS pihaknya sengaja dengan rinci membahas hal tersebut.

Termuat pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi sosial mengumpulkan data terpadu kesejahteraan sosial berdasarkan kriteria; kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan atau, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

“Kita masukan soal data itu di pasal 7 Raperda PPPKS karena pasti ada perkembangan atau penurunan,” tambahnya. adv

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button