Lima SPBU Disetop 14 Hari, DPRD Bontang Soroti Pendataan Kendaraan
Latestbontang.com,BONTANG – Rencana penghentian sementara distribusi BBM subsidi di lima SPBU Kota Bontang selama 14 hari mendapat sorotan DPRD. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi berdampak luas terhadap masyarakat apabila tidak dibarengi dengan pengawasan dan pendataan kendaraan yang lebih baik.
Anggota DPRD Bontang, Muhammad Sahib, mengatakan pelanggaran penyaluran BBM subsidi tidak terlepas dari persoalan pengawasan. Salah satu hal yang menurutnya perlu dibenahi adalah database kendaraan yang berhak menerima BBM subsidi.
Ia menilai pemerintah perlu memiliki data kendaraan yang akurat, mulai dari kendaraan roda dua, roda empat hingga kendaraan dengan jumlah roda lebih banyak. Data tersebut penting untuk memastikan kendaraan yang melakukan pembelian memang sesuai dengan kriteria penerima BBM subsidi.
“Kalau pendataannya bagus, hal-hal ini kan tidak terjadi. Pendataan kendaraan baik itu roda dua, roda empat, roda enam, bahkan roda 10,” ujarnya, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, tanpa database kendaraan yang akurat, pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi menjadi lebih sulit. Kondisi tersebut dapat membuka celah terjadinya penyimpangan antara SPBU dan pihak yang membeli BBM bersubsidi.
Sahib juga menyoroti adanya dugaan permainan dalam penyaluran BBM subsidi apabila pembelian dilakukan tidak sesuai dengan kendaraan atau barcode yang ditetapkan. Karena itu, pengawasan terhadap SPBU perlu diperketat untuk memastikan subsidi benar-benar diterima pihak yang berhak.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa sanksi penghentian distribusi BBM subsidi selama 14 hari di lima SPBU akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat Bontang.
“Yang dirugikan sangat dirugikan adalah masyarakat Kota Bontang. Itu akan berdampak kepada semua lini, termasuk UMKM dan para pekerja,” jelasnya.
Sahib meminta Pemerintah Kota Bontang hadir memperkuat pengawasan bersama instansi terkait. Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah pelanggaran ditemukan, tetapi harus menjadi langkah pencegahan agar persoalan serupa tidak berulang.
“Pemerintah harus hadir dalam hal ini. Kalau tidak diawasi, hal ini akan terjadi lagi. Yang dirugikan masyarakat kita,” tegasnya.
Ia berharap pembenahan sistem pendataan dan pengawasan dapat dilakukan secara serius sehingga distribusi BBM subsidi di Bontang berjalan sesuai aturan sekaligus tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
