Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kutai Timur (Kutim) meminta Pemerintah Kabupaten Kutim agar program yang akan dialokasikan anggarannya dalam APBD Kutim 2024, berkolaborasi dengan baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal ini disampaikan oleh Abdi Firdaus, perwakilan dari Fraksi Demokrat, saat Rapat Paripurna ke-18 tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dalam Dewan terhadap Nota Penjelasan Pemerintah mengenai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2024.
Menurut Abdi Firdaus, kolaborasi antar OPD akan menciptakan pemerataan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Fraksi Demokrat merasa perlu menitik beratkan adanya kejelasan dalam program yang berkolaborasi dengan baik antar OPD, demi terciptanya pemerataan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Abdi Firdaus.
Abdi Firdaus juga menyampaikan bahwa dalam rangka mengupayakan keseimbangan antara kemampuan pendapatan dengan kebutuhan belanja dan pembiayaan, maka perlu disusun kerangka dan arah KUA dan PPAS.
“Penyusunan kebijakan umum anggaran tersebut, dilakukan berdasarkan asumsi perkembangan ekonomi, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah yang dikondisikan dengan kemampuan keuangan daerah, kondisi perakonomian serta laju infasi dalam daerah,” papar Abdi Firdaus.
