DPRD Bontang Soroti Ancaman Karhutla dan Krisis Air di Tengah Kemarau
Latestbontang.com,BONTANG – DPRD Kota Bontang meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta persoalan air bersih yang muncul di tengah kondisi kemarau.
Sorotan itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bontang, Winardi, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD 2026 di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Bontang, Selasa (8/9/2026).
Winardi menilai penyesuaian anggaran daerah melalui APBD Perubahan 2026 perlu turut mempertimbangkan kondisi yang tengah dihadapi masyarakat.
Terlebih, kemarau yang melanda Bontang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran di sejumlah wilayah. Pada saat yang sama, kondisi tersebut juga dapat memengaruhi ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan langkah taktis dari pemerintah daerah agar dampaknya tidak semakin meluas.
“Di luar penyesuaian belanja daerah ini, pemerintah daerah harus segera mengambil langkah taktis untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan serta mengatasi krisis air bersih yang membebani masyarakat,” ujar dia.
Ia menekankan, kondisi di lapangan perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas kebijakan dan penggunaan anggaran daerah.
DPRD Bontang memandang penyesuaian APBD tidak hanya berkaitan dengan angka pendapatan dan belanja, tetapi juga harus mampu merespons kebutuhan masyarakat yang muncul akibat kondisi tertentu.
Karena itu, pemerintah daerah didorong mengambil langkah antisipatif terhadap ancaman karhutla sekaligus memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap mendapat perhatian.
Pandangan Fraksi PDI Perjuangan tersebut menjadi bagian dari pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang tengah dilakukan DPRD Bontang bersama pemerintah daerah.
