DPMPTSP Bontang Jadikan Kanal Digital Sebagai Jembatan Informasi Investasi dan Perizinan
Latestbontang.com,BONTANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang menjadikan media sosial dan website resmi sebagai jembatan informasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.
Kepala DPMPTSP Bontang, Muhammad Aspiannur, menuturkan keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan pelayanan yang profesional dan meningkatkan kepercayaan publik.
Melalui berbagai kanal digital resmi, DPMPTSP menyediakan beragam informasi terkait layanan perizinan, peluang investasi, regulasi, hingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan instansi tersebut.
“Keberadaan kanal resmi ini merupakan bentuk komitmen kami untuk menghadirkan informasi yang mudah diakses, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami ingin masyarakat maupun pelaku usaha memperoleh informasi dari sumber yang tepat,” jelasnya, Rabu (17/6/2026).
Menurut Aspiannur, kemudahan akses informasi juga berperan dalam mendukung iklim investasi yang sehat. Pelaku usaha dapat memperoleh informasi layanan secara lebih cepat sehingga proses komunikasi dengan pemerintah menjadi lebih efektif.
Ia berharap seluruh masyarakat memanfaatkan kanal resmi DPMPTSP sebagai sumber informasi utama terkait pelayanan publik di bidang penanaman modal dan perizinan.
“Dengan komunikasi yang terbuka dan informasi yang mudah diakses, kami optimistis kualitas pelayanan publik akan terus meningkat dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” pungkasnya.
Lebih lanjut, ia menilai transparansi informasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap suatu daerah. Ketika informasi mengenai prosedur perizinan dan layanan tersedia secara jelas, maka proses investasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Karena itu, DPMPTSP terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana penyampaian informasi sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif. Langkah tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang modern, terbuka, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta dunia usaha. (Ra)
