Akbar Haka Dorong Mitigasi Karhutla hingga Kelurahan, Pemerintah Diminta Siapkan Langkah Strategis

KUTAI KARTANEGARA – Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai perlu diperkuat melalui langkah pencegahan yang terencana. Mitigasi tidak cukup dilakukan di tingkat kabupaten, tetapi harus menjangkau kecamatan hingga kelurahan agar setiap wilayah memiliki kesiapan menghadapi potensi kebakaran.
Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Akhmad Akbar Haka Saputra, mengingatkan bahwa dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Asap yang ditimbulkan juga dapat mengancam kesehatan masyarakat, terutama risiko gangguan saluran pernapasan bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan.
Anak-anak menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perlindungan khusus. Menurutnya, paparan asap kebakaran dapat mengganggu kesehatan peserta didik, sehingga upaya pencegahan dan penanganan harus dilakukan secara serius.
“Karhutla ini memang berbahaya, terutama karena bisa memicu penyakit yang berhubungan dengan saluran pernapasan. Karena itu, penanganannya harus serius, apalagi bagi teman-teman yang beraktivitas di luar ruangan, terutama anak-anak didik kita,” ujarnya, Minggu (18/10/2026).
Akbar menilai, persoalan karhutla membutuhkan pembagian peran dan koordinasi yang lebih jelas di setiap tingkatan pemerintahan. Melalui pembahasan khusus di masing-masing wilayah, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi kerawanan sekaligus menentukan langkah mitigasi sesuai kondisi setempat.
“Melihat pembahasan kita tadi dalam RDP, artinya karhutla ini menurut teman-teman bukan hanya tanggung jawab pemerintah secara keseluruhan, tetapi juga harus dibahas secara lebih spesifik di masing-masing kecamatan, kabupaten, hingga kelurahan. Langkah-langkah apa yang seharusnya kita lakukan untuk menangani karhutla tersebut?” katanya.
Selain persoalan mitigasi, Akbar turut mengkritisi praktik penggalangan donasi yang dilakukan unsur pemerintah ketika terjadi bencana. Ia menilai, pemerintah semestinya lebih mengutamakan tanggung jawab dalam menyiapkan kebijakan, strategi pencegahan, serta dukungan penanganan secara menyeluruh.
“Selama ini, sempat muncul persoalan ketika unsur pemerintah membuka donasi. Menurut kami, hal itu cukup mencederai kehadiran dan peran pemerintah hari ini,” ungkapnya.
Menurut Akbar, kegiatan pengumpulan donasi dapat dijalankan oleh komunitas atau kelompok masyarakat yang ingin membantu korban bencana. Sementara pemerintah memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memastikan upaya penanganan berjalan melalui kebijakan dan program yang terukur.
“Mestinya, donasi cukup dilakukan oleh teman-teman komunitas. Sementara itu, pemerintah sendiri seharusnya mulai memitigasi persoalan ini dalam skala yang lebih besar dan menentukan langkah-langkah apa yang harus diambil, bukan justru membuka donasi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak karhutla dapat meluas melampaui batas wilayah Indonesia. Ketika asap kebakaran menyebar hingga negara tetangga, persoalan tersebut berpotensi memicu kritik dari masyarakat internasional dan mengganggu hubungan dengan negara lain.
“Hal itu bahkan sempat muncul di kalangan warganet negara tetangga, dengan pernyataan seperti, ‘Kalian membakar hutan atau membakar negara?’ Kebakaran ini memang mengganggu negara-negara tetangga kita,” ujarnya.
Karena itu, Akbar meminta penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan respons ketika api sudah muncul. Pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan, membangun koordinasi lintas wilayah, serta memastikan setiap tingkatan pemerintahan memahami peran masing-masing dalam menghadapi ancaman kebakaran.
“Menurut saya, penanganan karhutla harus dilakukan secara masif dan serius, terutama dengan kondisi yang terjadi hari ini,” pungkasnya.(Adv)




