Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyatakan siap mengatasi keterlambatan penyerapan anggaran tahun 2023. Hal ini disampaikan Asisten I Setkab Kutim, Poniso Suryo Renggono, dalam jawabannya atas pandangan umum 7 Fraksi DPRD terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023.
Poniso mengatakan, Pemkab Kutim telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penyerapan anggaran, antara lain dengan meningkatkan kompetensi SDM SKPD, memperkuat koordinasi eksekutif dan SKPD, serta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan aset daerah.
“Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin dalam mengakselerasi penyerapan anggaran dan relasi program disisa waktu yang ada,” ujar Poniso dalam Rapat Paripurna DPRD Kutim, Senin (7/8/2023).
Poniso juga menyampaikan apresiasi atas dukungan fraksi-fraksi DPRD terhadap rencana peningkatan alokasi belanja daerah. Menurut dia, peningkatan alokasi belanja daerah akan membantu Pemkab Kutim dalam mengatasi keterlambatan penyerapan anggaran.
Selain itu, Pemkab Kutim juga akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran APBD tahun 2023 untuk mengetahui faktor-faktor penyebab keterlambatan penyerapan anggaran.
“Kami akan mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi keterlambatan penyerapan anggaran APBD tahun 2023,” tegas Poniso. (*)
