Muhammad Sahib Warning Pemkot, DPRD Tak Ingin Koperasi Merah Putih Matikan UMKM Lokal
Latestbontang.com,BONTANG – Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang tidak hanya fokus menjalankan program Koperasi Merah Putih, tetapi juga memastikan keberadaannya tidak mengancam pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat.
Menurut dia, DPRD mendukung program pemerintah pusat tersebut, namun pelaksanaannya harus disertai kajian yang matang agar tidak memunculkan dampak negatif terhadap usaha kecil yang sudah lebih dulu berkembang di tengah masyarakat.
“Jangan sampai pemerintah membuat usaha, tetapi akhirnya yang mati justru usaha masyarakat. Tujuan program ini kan untuk memperkuat ekonomi rakyat, bukan mengambil pasar masyarakat yang sudah lebih dulu berjualan,” katanya, Rabu (18/6/2026).
Ia mengingatkan pemerintah perlu memetakan jenis usaha yang akan dijalankan Koperasi Merah Putih. Jika koperasi menjual komoditas yang sama dengan pedagang sekitar, terlebih dengan harga yang lebih murah karena dukungan modal, maka pelaku UMKM akan berada pada posisi yang sulit untuk bersaing.
“Kalau nanti barang yang dijual sama persis dengan yang dijual masyarakat di sekitar, apalagi harganya lebih murah, tentu pedagang kecil akan kesulitan bersaing. Ini yang harus dipikirkan sejak sekarang,” ujarnya.
Sahib mengatakan pemerintah selama ini telah berhati-hati dalam mengatur pendirian minimarket agar tidak mematikan usaha masyarakat. Menurutnya, prinsip perlindungan yang sama harus diterapkan terhadap pengembangan Koperasi Merah Putih.
“Dulu kita sangat hati-hati ketika ada penambahan minimarket karena mempertimbangkan dampaknya terhadap pedagang kecil. Nah, sekarang juga harus ada kajian yang sama. Jangan karena ini program pemerintah lalu semua aspek itu diabaikan,” tuturnya.
Ia juga meminta pemerintah membuka secara transparan konsep bisnis koperasi agar masyarakat memahami arah pengembangannya. Menurutnya, apabila koperasi difokuskan untuk mendukung distribusi produk lokal, membantu petani, nelayan, maupun UMKM, maka manfaatnya akan jauh lebih besar dibanding menjadi pesaing usaha masyarakat.
“Yang perlu dijelaskan adalah koperasi ini nanti bergerak di bidang apa. Jangan sampai unit usahanya sama persis dengan toko-toko milik masyarakat. Kalau itu terjadi, tentu akan muncul persaingan yang tidak sehat,” katanya.
Diringa menegaskan DPRD akan terus mengawal pelaksanaan program tersebut agar mampu meningkatkan ekonomi rakyat tanpa mengorbankan pelaku usaha kecil yang selama ini telah berkontribusi terhadap perekonomian Kota Bontang.
“Program ini harus menjadi solusi, bukan menimbulkan persoalan baru. Karena itu, pemerintah perlu mendengar masukan dari masyarakat dan melakukan kajian yang komprehensif sebelum koperasi beroperasi penuh,” pungkasnya.
