LATESTBONTANG – Komisi I DPRD Bontang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah fasilitas kesehatan (faskes) di Kota Taman pada Senin (4/12/2023). RSUD Taman Husada, RS Amalia, RS Pupuk Kaltim, Klinik Satelit 3, Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan (PKFI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan BPJS Kesehatan termasuk dalam daftar pemanggilan.
Dalam rapat di Ruang Rapat lantai II Kantor DPRD Bontang, Komisi I membahas alasan beberapa faskes yang tidak melayani pasien BPJS Kesehatan. Ketua Komisi I, Muslimin, menyampaikan bahwa mereka menerima keluhan terkait perubahan aturan penggunaan BPJS Kesehatan di Klinik Satelit 3. Oleh karena itu, pihaknya ingin mengetahui dasar regulasi yang mengatur perubahan tersebut, apakah berasal dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Bontang atau kebijakan dari klinik itu sendiri.
“Ini banyak masyarakat yang mengeluh. Bahkan saya kemarin merasakan sendiri saat saya mau mendaftar. Saya disuruh membaca aturan terbaru di mana Klinik Satelit 3 tidak lagi melayani pasien BPJS, dan yang bertanda di bawahnya adalah Dinkes Bontang,” ujar Muslimin, Senin (4/12/2023).
Dalam tanggapannya, Kepala Klinik Satelit 3, Dian, menyatakan bahwa sejak 1 September 2023, klinik yang dipimpinnya tidak lagi melayani pasien BPJS karena penyesuaian dengan regulasi yang telah ditetapkan.
“Ini hasil dari resume visitasi perijinan dari Dinkes Bontang, yang menyatakan tidak diperkenankan melayani karena Klinik Satelit 3 adalah Klinik Utama bukan Pratama,” ungkapnya.
Pendapat serupa disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Bontang, Hamid. Ia menjelaskan bahwa Dinkes Bontang mencabut izin tersebut karena Klinik Satelit 3 merupakan kategori Klinik Utama yang memberikan pelayanan kesehatan lanjutan, bukan pelayanan dasar.
“Saat ini, klinik tersebut belum mengajukan kerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan. Namun, jika sudah bekerja sama, maka untuk pengobatan lanjutan, pasien BPJS bisa mengunjungi Klinik Satelit 3,” tambahnya. (adv)
