Ketimpangan TK Negeri dan PAUD di PPU Masih Lebar, Disdikpora Akui Penambahan Fasilitas Tak Bisa Dipercepat
PENAJAM — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih dihadapkan pada ketidakseimbangan jumlah lembaga pendidikan anak usia dini berstatus negeri. Dari total 157 TK dan PAUD yang tersebar di daerah ini, hanya sebagian kecil yang merupakan sekolah negeri.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Disdikpora PPU, Ricci Firmansyah, menyampaikan bahwa hingga kini belum ada tambahan rencana pembangunan TK negeri baru, selain proyek yang sedang berlangsung di Kelurahan Penajam.
“Dari 157 lembaga, yang berstatus negeri baru dua. Satu lagi dalam tahap pembangunan. Sisanya swasta,” jelasnya, Kamis (27/11/2025).
Kabid PAUD dan PNF Disdikpora PPU, Durajat, menambahkan bahwa ketimpangan jumlah TK/PAUD negeri dan swasta bukan hanya terjadi di PPU, tetapi juga menjadi tren umum di banyak daerah.
“Dominasi lembaga swasta itu memang terjadi di banyak wilayah, tapi di PPU perbedaannya cukup besar,” ujarnya.
Menurut Durajat, keterbatasan kapasitas TK negeri membuat proses penerimaan murid baru sering terkendala. Banyak orang tua tidak dapat mendaftarkan anaknya karena kuota terbatas, bukan karena proses seleksi yang ketat.
“Yang sering terjadi, pendaftar ditolak karena ruang belajar tidak memadai. Antusias warga tinggi, tapi kapasitas masih kecil,” katanya.
TK negeri tetap menjadi pilihan utama masyarakat karena lebih terjangkau secara biaya. Namun pembangunan unit baru tidak dapat dilakukan cepat karena harus memenuhi syarat lahan milik pemerintah serta kesiapan pendanaan.
“Pembangunan harus dilakukan di atas aset daerah dan butuh perencanaan anggaran. Jadi tidak bisa instan,” ujar Ricci.
Ia memastikan Disdikpora terus memantau kebutuhan sarana pendidikan sambil menunggu penyelesaian proyek TK Negeri Pembina 3 yang ditargetkan selesai akhir tahun ini. (adv)
