Advertorial

Jangan Sampai Pelayanan Terganggu, Desman Tekankan Pemetaan PPPK Harus Tepat

KUKAR – Persoalan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) optimalisasi berbasis domisili di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi perhatian DPRD. Pemerintah daerah diminta tidak berlarut-larut dalam menindaklanjuti hasil konsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), terutama menyangkut mekanisme pemetaan pegawai.

Anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) segera mengambil langkah konkret. Menurutnya, hasil konsultasi dengan BKN telah memberikan ruang bagi daerah untuk menyusun pemetaan penempatan PPPK berdasarkan domisili.

Desman menilai, kesempatan tersebut harus dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik bagi pegawai maupun instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Terlebih, persoalan penempatan PPPK tidak hanya menyangkut kepentingan pegawai, tetapi juga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami berharap semua pihak, khususnya pemerintah daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, mendengar, memahami, dan terketuk hatinya untuk segera melakukan langkah-langkah serta proses sesuai dengan apa yang kita rapatkan dan diskusikan dalam RDK hari ini,” ujar Desman di ruang rapat DPRD Kukar, Selasa (13/10/2026).

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kecamatan Tenggarong itu menjelaskan, hasil konsultasi menunjukkan pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk melakukan pemetaan sebelum mengajukan usulan kembali kepada BKN. Dengan demikian, pembahasan di tingkat daerah perlu segera diarahkan pada penyusunan pola penempatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah.

“Poinnya hari ini adalah kembali ke daerah, karena BKN sudah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan. Yang terpenting, jangan sampai kebijakan tersebut merugikan pelayanan-pelayanan yang ada di daerah,” tegasnya.

Ia juga menilai, tidak perlu ada keraguan dalam memulai proses tersebut. Sebab, pemerintah daerah sudah mendapatkan penjelasan dari BKN mengenai ruang penataan yang dapat dilakukan. Adapun mekanisme dan kebijakan lebih lanjut nantinya dapat dikoordinasikan kembali dengan instansi kepegawaian pusat tersebut.

“Sebenarnya tidak ada alasan hal ini tidak bisa dilakukan, karena dari BKN sudah jelas setelah kita berkonsultasi. Jadi, tinggal pemerintah daerah mengusulkan kembali ke BKN. Soal bagaimana kebijakan itu diterapkan, itu urusan BKN,” katanya.

Meski demikian, Desman mengingatkan agar pemetaan tidak dilakukan hanya dengan mempertimbangkan aspek domisili. Kondisi riil di lapangan, termasuk kenyamanan pegawai dalam menjalankan tugas serta kebutuhan tenaga kerja di masing-masing instansi, juga harus menjadi pertimbangan.

Menurutnya, terdapat PPPK yang sudah bekerja dengan baik dan merasa nyaman dengan tempat tugasnya saat ini. Begitu pula sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah yang masih membutuhkan tenaga pegawai tersebut untuk mendukung pekerjaan dan pelayanan.

“Tidak semua teman-teman ingin pindah, dan tidak semua pimpinan juga ingin melepas. Ada yang kinerjanya sudah bagus, termasuk PPPK-nya juga sudah nyaman. Ke depan, jangan sampai hal-hal seperti ini justru masuk dalam pemetaan karena nanti bisa kacau,” jelasnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah menyusun skema yang tidak menimbulkan persoalan baru. Penataan berbasis domisili diharapkan menjadi solusi bagi PPPK optimalisasi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik, khususnya di wilayah pinggiran yang masih membutuhkan dukungan tenaga aparatur.

“Kita berharap pemetaan yang dilakukan tidak menurunkan kualitas pelayanan. Harapan kita, tidak ada penurunan pelayanan dan tidak ada penurunan semangat dalam bekerja untuk daerah, termasuk di daerah pinggiran. Ini yang sudah kita tegaskan tadi,” ungkapnya.

Selain penempatan pegawai, DPRD Kukar turut menyoroti persoalan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi PPPK optimalisasi. Desman menyebut, pihaknya telah menyampaikan usulan agar persoalan tersebut turut mendapatkan perhatian dan dibahas secara khusus dalam pertemuan berikutnya.

Hal itu menyusul adanya informasi mengenai pemberian TPP kepada PPPK di sejumlah daerah lain, sementara PPPK optimalisasi di Kukar disebut belum memperoleh tambahan penghasilan tersebut.

“Tadi kita juga memasukkan usulan terkait tambahan penghasilan, karena kabarnya di daerah lain ada TPP. Ternyata PPPK optimalisasi di Kukar tidak mendapatkan TPP. Nah, itu nanti kita bahas pada kesempatan yang berbeda,” ujarnya.

Desman berharap BKPSDM Kukar menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut. Ia meminta pemerintah daerah tidak langsung bersikap pesimistis terhadap peluang penataan, melainkan berupaya mencari formulasi yang bisa mengakomodasi kepentingan pegawai sekaligus kebutuhan organisasi pemerintahan.

“Kita berharap BKPSDM berkomitmen dan serius menindaklanjuti hasil pertemuan hari ini, karena ini juga menyangkut masyarakat. Jangan pesimistis dulu. Kita harus optimistis untuk menata PPPK optimalisasi berbasis domisili,” katanya.

Di samping itu, persoalan pemberhentian pegawai juga menjadi perhatian Desman. Ia berharap pemerintah daerah bersedia melakukan peninjauan kembali apabila ditemukan adanya kekeliruan atau cacat administrasi dalam proses pemberhentian. Penyelesaiannya diharapkan tetap mengacu pada komitmen yang telah disepakati bersama.

“Terkait pemberhentian, kalau memang terjadi cacat administrasi dalam proses pemberhentian, kita berharap hal itu dikembalikan dan disesuaikan kembali dengan komitmen-komitmen bersama,” pungkasnya.(Adv)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button