Evaluasi PAD Kukar: Langkah Strategis Tingkatkan Pendapatan Daerah

LATEST,KUTAI KARTANEGARA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Pemkab Kukar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi PAD Semester II Tahun 2024 pada Kamis (5/12/2024). Acara ini menjadi wadah strategis bagi berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengevaluasi kinerja sekaligus merumuskan langkah-langkah baru demi optimalisasi penerimaan daerah.

Fokus pada Kolaborasi dan Digitalisasi

Rakor yang berlangsung di Hotel Remzy, Makassar, ini dihadiri oleh beberapa OPD kunci, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Ketiga OPD tersebut mempresentasikan capaian target pajak masing-masing, kendala yang dihadapi, serta rencana strategis untuk meningkatkan penerimaan di masa mendatang.

Acara tersebut juga menghadirkan narasumber dari Bank Kaltimtara, Alfrida Kadang, yang memaparkan tentang digitalisasi layanan keuangan, serta Kasubid Pengembangan Pendapatan Daerah (P2D), M. Tauhid, yang menjelaskan aspek regulasi dan tata kelola retribusi daerah.

Digitalisasi menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakor ini.

“Penerapan sistem digital dalam pengelolaan pajak dan retribusi akan mempercepat proses sekaligus meningkatkan transparansi. Dengan begitu, kita dapat meminimalisir kebocoran dan memaksimalkan potensi PAD,” ujar Alfrida.

Evaluasi dan Capaian PAD yang Menggembirakan

Kepala Bapenda Kukar, Bahari Joko Susilo, melalui Kepala Bidang Pendataan, Penetapan, dan Penagihan (P3), Erwan Riyadi, menyatakan bahwa Rakor ini rutin dilaksanakan setiap semester.

“Evaluasi ini menjadi momentum penting untuk mengukur capaian target serta merumuskan kebijakan baru agar target PAD dapat terpenuhi,” ungkap Erwan.

Hingga November 2024, Pemkab Kukar berhasil mencatat realisasi PAD sebesar Rp804,57 miliar, melampaui target awal sebesar Rp732,9 miliar. Dengan capaian 109,68 persen, angka ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas OPD telah memberikan hasil yang positif.

Namun, Erwan juga menggarisbawahi pentingnya penyusunan peraturan bupati (Perbup) terkait retribusi daerah, yang hingga kini belum terwujud di beberapa sektor.

“Hal ini menjadi tantangan yang harus segera ditangani. Kami mendorong setiap OPD untuk menyusun draf Perbup sebagai dasar pengelolaan retribusi yang lebih terstruktur,” tambahnya.

Kendala dan Strategi Kolaboratif

Meski capaian PAD Kukar sudah melampaui target, tantangan di lapangan tidak sedikit. Salah satu kendala yang dihadapi adalah padatnya agenda OPD yang menyebabkan sebagian besar instansi tidak dapat hadir dalam Rakor kali ini.

“Karena kesibukan akhir tahun, beberapa OPD tidak bisa hadir. Kami akan menjadwalkan pertemuan lanjutan di Tenggarong agar semua pihak bisa terlibat lebih optimal,” ujar Erwan.

Ia juga menegaskan bahwa koordinasi dan evaluasi tidak terbatas pada jadwal resmi. “Koordinasi bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Setelah Rakor ini, kami akan menggelar pertemuan lanjutan untuk memastikan semua pihak berjalan seiring dalam mencapai target yang telah disepakati,” jelasnya.

Arah Kebijakan ke Depan

Selain mengevaluasi kinerja, Rakor ini juga menghasilkan kesepakatan yang akan menjadi indikator kinerja OPD ke depan. Salah satu hasil penting adalah penandatanganan komitmen bersama antar-OPD untuk meningkatkan sinergi dalam pengelolaan pajak dan retribusi.

Erwan menegaskan bahwa langkah-langkah strategis yang dirumuskan dalam Rakor ini bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja dan meningkatkan capaian PAD di masa mendatang.

“Dengan evaluasi yang berkala, kita tidak hanya melihat hasil, tetapi juga mencari solusi atas kendala yang dihadapi. Harapannya, ini akan menciptakan sistem pengelolaan PAD yang lebih efektif dan berkelanjutan,” katanya.

Pemkab Kukar optimis bahwa dengan sinergi lintas OPD, adopsi teknologi digital, dan pembaruan regulasi, target PAD di masa mendatang dapat tercapai dengan lebih baik.

Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang diperoleh digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Kukar.

Rakor dan evaluasi ini menjadi bukti komitmen Pemkab Kukar dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Dengan langkah-langkah strategis yang dirumuskan, Kukar siap menghadapi tantangan di tahun-tahun mendatang dengan optimisme tinggi.