DPRD Bontang Soroti Ketepatan Sasaran Sekolah Rakyat
Latestbontang.com,BONTANG – DPRD Kota Bontang menyoroti pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Selain memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan, pemerintah daerah diminta memperhatikan mekanisme penerimaan siswa agar program tersebut benar-benar menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran.
Anggota Komisi A DPRD Bontang, Arfian Arsyad, mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya harus dibarengi dengan perencanaan yang jelas serta pengawasan terhadap setiap komponennya.
“Pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan program penting yang ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat,” paparnya, Sabtu (8/8/2026).
Menurut Arfian, kesesuaian antara rencana awal dengan pelaksanaan di lapangan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Hal itu mencakup aspek pembangunan fasilitas, skema operasional hingga penggunaan anggaran.
Ia menilai kejelasan pengelolaan sekolah nantinya juga penting agar fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan secara efektif setelah mulai beroperasi.
Di sisi lain, Arfian menekankan proses penentuan calon siswa harus dilakukan secara transparan. Pemerintah daerah perlu memiliki kriteria yang objektif sehingga kesempatan memperoleh pendidikan melalui Sekolah Rakyat diberikan kepada kelompok masyarakat yang memang menjadi sasaran program.
“Pengusulan kuota siswa membutuhkan kecermatan dan transparansi. Kriteria seleksi harus jelas dan objektif agar program ini tepat sasaran,” tuturnya.
Arfian mengatakan DPRD akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. Pengawasan tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga aspek administratif dan kesiapan operasional Sekolah Rakyat.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memastikan seluruh perencanaan berjalan secara konsisten sehingga tidak muncul persoalan ketika sekolah mulai beroperasi.
Menurutnya, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh tersedianya bangunan, tetapi juga oleh ketepatan sasaran penerima manfaat, kesiapan pengelolaan, serta penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
