DPRD Bontang Ingatkan Efisiensi APBD-P 2026 Tak Ganggu Layanan Dasar
Latestbontang.com,BONTANG – DPRD Kota Bontang mengingatkan agar penyesuaian anggaran dalam Perubahan APBD (APBD-P) 2026 tidak berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Bontang, Junaidi, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD 2026 di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Bontang, Selasa (8/9/2026).
Junaidi menyoroti kondisi ruang fiskal daerah yang mengalami perubahan dalam penyusunan APBD-P 2026. Pendapatan daerah tercatat naik 1,49 persen, sementara belanja daerah mengalami penurunan sebesar 5,67 persen.
Penurunan belanja tersebut turut dipengaruhi berkurangnya SiLPA hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar 44,95 persen dibandingkan asumsi dalam APBD murni 2026.
Menurut Junaidi, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja. Efisiensi anggaran tetap diperlukan, namun tidak boleh mengurangi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah Kota Bontang harus memastikan bahwa efisiensi alokasi anggaran dan penurunan belanja modal tidak sampai mengorbankan kualitas pelayanan publik dasar serta pemenuhan anggaran pendidikan,” tegasnya.
Ia menilai sektor pelayanan dasar dan pendidikan harus tetap menjadi perhatian dalam penyesuaian anggaran. Sebab, pengurangan anggaran perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan DPRD Bontang sebagai bagian dari pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya, pembahasan akan diarahkan pada penajaman sejumlah program dan alokasi belanja daerah.
DPRD Bontang juga meminta agar setiap kebijakan efisiensi tetap mengacu pada kebutuhan prioritas dan kemampuan fiskal daerah.
Dengan demikian, penyesuaian belanja dalam APBD-P 2026 tidak hanya berorientasi pada penghematan, tetapi tetap menjaga keberlangsungan layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
