Arfian Minta Tunjangan Guru Diatur Merata di Tengah Fiskal Bontang Terbatas
Latestbontang.com,BONTANG – Keterbatasan kemampuan fiskal Kota Bontang menjadi perhatian dalam penataan tunjangan tenaga pendidik. DPRD Bontang meminta regulasi yang disiapkan pemerintah tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh kelompok tenaga pendidik.
Anggota Komisi A DPRD Bontang, Arfian Arsyad, mengatakan kesejahteraan guru tetap perlu menjadi perhatian meski kondisi keuangan daerah tengah mengalami penyesuaian.
“Komitmen ini sangat patut diacungi jempol. Di tengah penyesuaian dan efisiensi anggaran daerah, pengalokasian tunjangan bagi para guru menunjukkan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama,” katanya, Sabtu (8/8/2026).
Menurutnya, keberadaan regulasi mengenai tunjangan tenaga pendidik penting untuk memberikan kejelasan mengenai hak dan skema pemberian tunjangan. Aturan tersebut juga diharapkan dapat menjadi dasar yang lebih kuat dalam menjaga kesejahteraan para pendidik.
Ia menilai pengaturan tunjangan perlu disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi dan status masing-masing tenaga pendidik. Baik guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun tenaga honorer dan non-ASN perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan.
“Penataan regulasi tunjangan ini harus mencakup seluruh elemen tenaga pendidik secara komprehensif,” ujarnya.
Arfian juga mengingatkan agar besaran tunjangan yang nantinya ditetapkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kondisi fiskal Bontang yang mengalami berbagai tekanan membuat pemerintah perlu menghitung secara cermat kemampuan anggaran dalam memenuhi kewajiban tersebut.
Menurutnya, kebijakan tunjangan harus tetap memiliki keberlanjutan sehingga tidak hanya mampu menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga dapat dipertahankan dalam penganggaran berikutnya.
Ia menilai kesejahteraan tenaga pendidik memiliki kaitan dengan kualitas proses pembelajaran. Guru yang memperoleh dukungan kesejahteraan secara memadai diharapkan dapat lebih fokus menjalankan tugas dalam mendampingi dan mengembangkan potensi peserta didik.
Arfian berharap keterbatasan fiskal tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kesejahteraan pendidik. Namun, kebijakan tersebut juga harus dirancang secara realistis agar tetap sejalan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan lainnya.
