LATESBONTANG – Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kutai Timur (Kutim) diakui belum memadai. Selain dukungan anggaran yang masih minim, pengembangan infrastruktur TIK membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo Staper) Kutim, Ery Mulyadi menjelaskan, pihaknya membutuhkan kerjasama pemerintah pusat dalam rangka kolaborasi program pembangunan fasilitas TIK. Khususnya dari Kementerian Kominfo.
Dia menyebut Pembangunan infrastruktur TIK, bukan hanya bersifat aplikasi yang tidak memerlukan biaya yang cukup besar. Namun biaya yang besar harus ditopang APBN.
“Dan yang memerlukan dana yang cukup besar harusnya ada dukungan dari pemerintah pusat,” tutur Ery Mulyadi, ditemui usai mengikuti kunjungan ke Jakarta Smart City, di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/5/2023) bersama dengan perangakat daerah lainnya di Pemprov Kaltim.
Lebih lanjut Ery menuturkan, Kementerian Kominfo mungkin satu-satunya Kementerian yang tidak memiliki Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Tadi kami menyampaikan, mudah-mudahan kedepannya ada semacam DAK dari Kementerian Kominfo untuk membantu daerah dalam melakukan percepatan pembangunan infrastruktur TIK,” kata Ery.
Seperti diketahui selama ini sambung Ery, pembangunan infrastruktur di bidang TIK di daerah, hanya dilaksanakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).
“Kenapa dana yang cukup besar itu, tidak diserahkan kepada daerah-daerah? Sebab yang tahu kebutuhan membangun atau permasalahan di daerah adalah pemerintah daerah. Dan ketidak ada permasalahan itu tanggung jawab daerah,” ujarnya.
Terkait pembangunan yang dilakukan oleh BAKTI, ia mengakui minim melakukan koordiansi dengan daerah. Kedepannya, Ery berharap agar ada koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan TIK. (adv/Kominfo/IRS).
