Advertorial

54 Warga Kukar Menanti Legalitas 300 Hektare Lahan, DPRD Desak Pemdes dan Kecamatan Bertindak

Kukar – Kepastian hukum atas lahan seluas sekitar 300 hektare yang dikelola turun-temurun oleh 54 warga di Kutai Kartanegara (Kukar) hingga kini belum tuntas. Meski masyarakat disebut telah menerima pembayaran, dokumen legalitas yang menjadi dasar kepemilikan atau penguasaan lahan tersebut masih belum diselesaikan.

Persoalan ini mendapat perhatian DPRD Kukar. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, meminta pemerintah desa dan kecamatan segera mengambil langkah agar hak masyarakat atas lahan tersebut memperoleh kejelasan melalui proses legalisasi.

Yani mengatakan, persoalan itu mencuat dalam rapat yang digelar pada Rabu (14/10/2026). Dalam pembahasan tersebut, warga menyampaikan bahwa lahan yang selama ini mereka kuasai dan kelola belum memiliki dokumen yang ditandatangani atau dilegalisasi.

“Dari hasil rapat ini, masyarakat menyampaikan persoalan terkait hak atas lahan yang selama ini mereka kuasai dan kelola, tetapi hingga sekarang belum ditandatangani atau dilegalisasi,” ujarnya.

Menurut Yani, kondisi tersebut membuat masyarakat belum memperoleh kepastian hukum meskipun pembayaran telah diterima. Karena itu, ia menilai penyelesaian administrasi dan legalitas lahan perlu menjadi perhatian utama pemerintah di tingkat desa maupun kecamatan.

“Masyarakat sudah menerima pembayaran, tetapi legalitas lahannya belum jelas. Karena itu, tadi kita meminta kepala desa dan camat agar persoalan ini ditindaklanjuti dan hak-hak masyarakat dapat dipenuhi melalui proses legalisasi,” jelasnya.

DPRD Kukar mendorong agar penyelesaian difokuskan terlebih dahulu pada lahan sekitar 300 hektare yang berkaitan langsung dengan hak 54 warga tersebut. Prosesnya diharapkan tidak berlarut-larut sehingga masyarakat mendapatkan dokumen yang memberikan kejelasan atas hak mereka.

“Untuk saat ini, kita dorong agar persoalan lahan sekitar 300 hektare tersebut diselesaikan terlebih dahulu. Hak masyarakat perlu diperjelas, ditandatangani, dan diberikan melalui mekanisme legalisasi yang sesuai,” ungkapnya.

Yani juga menjelaskan bahwa pembahasan mengenai hak hukum adat merupakan persoalan berbeda yang dapat ditindaklanjuti setelah persoalan hak masyarakat atas lahan tersebut diselesaikan. Dengan demikian, kedua persoalan tidak tercampur dan masing-masing dapat diproses melalui mekanisme yang sesuai.

“Setelah persoalan hak masyarakat ini diselesaikan, barulah pembahasan mengenai hak hukum adat dapat ditindaklanjuti melalui proses tersendiri. Jadi, kita dorong agar persoalan yang ada saat ini segera diselesaikan,” pungkasnya.(Adv)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button