DPRD Bontang Minta Bekas Galian Turap Bontang Kuala Segera Dibersihkan
Latestbontang.com,BONTANG – Persoalan sisa material pembangunan turap di kawasan Bontang Kuala mendapat perhatian DPRD Kota Bontang. Tumpukan tanah dan sedimen yang masuk ke aliran sungai dinilai berpotensi mengganggu fungsi sungai dan meningkatkan risiko genangan di kawasan permukiman.
Anggota Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, meminta persoalan tersebut segera ditangani oleh pihak terkait. Menurutnya, pembangunan infrastruktur seharusnya tidak menimbulkan persoalan baru, khususnya yang berkaitan dengan kelancaran aliran air.
“Normalisasi sungai harus dilakukan, jangan sampai pembangunan turap ini justru menimbulkan masalah baru,” katanya, Kamis (20/8/2026).
Ia menjelaskan, material berupa lumpur dan tanah sisa galian yang dibiarkan menumpuk di sungai dapat menyebabkan pendangkalan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kapasitas aliran sungai, terutama ketika debit air meningkat akibat hujan.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian mengingat kawasan Bontang Kuala memiliki kerentanan terhadap banjir. Selain limpasan air hujan, kawasan pesisir tersebut juga menghadapi potensi banjir akibat air laut pasang atau rob.
Karena itu, ia mendorong adanya pembersihan dan normalisasi pada bagian sungai yang terdampak material proyek. Penanganan harus dilakukan secara terukur agar tidak menimbulkan dampak baru terhadap lingkungan maupun permukiman warga.
“Jika debit air meningkat tiba-tiba, kapasitas sungai yang menyempit akibat pendangkalan dipastikan tidak akan mampu menampung air dengan baik,” paparnya.
Sahib juga mengingatkan agar material bekas galian tidak dibiarkan terlalu lama di sekitar aliran sungai. Ketika hujan deras turun, tanah tersebut berpotensi kembali terbawa arus dan menambah sedimentasi di bagian sungai lainnya.
Menurutnya, pembersihan material proyek merupakan bagian yang tidak boleh dipisahkan dari pelaksanaan pembangunan. Kontraktor harus memastikan area pekerjaan kembali tertata dan tidak meninggalkan dampak yang dapat mengganggu masyarakat sekitar.
Ia meminta kontraktor bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bontang segera melakukan pengecekan terhadap kondisi sungai di kawasan tersebut. Jika ditemukan sedimentasi yang menghambat aliran, langkah penanganan perlu segera dilakukan.
Sahib berharap setiap pembangunan infrastruktur di Bontang dapat dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keselamatan masyarakat. Mulai dari tahap perencanaan, pengerjaan hingga pembersihan pascaproyek harus menjadi satu rangkaian yang tidak diabaikan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
