DPRD Bontang Ingatkan Kualitas Proyek APBD Harus Dijaga Sejak Tahap Pengawasan
Latestbontang.com,BONTANG – DPRD Kota Bontang mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh proyek yang dibiayai melalui APBD agar hasil pembangunan memiliki kualitas sesuai spesifikasi dan tidak menimbulkan kerugian keuangan daerah.
Sorotan itu mencuat menyusul keluhan masyarakat terkait kondisi material turap di Gang Milik Bersama, Jalan Tennis, Kelurahan Api-Api, yang disebut mudah dikelupas meski proyek baru selesai dikerjakan.
Anggota DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib, menilai persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), terutama dalam memastikan setiap tahapan pekerjaan mendapat pengawasan yang maksimal.
“Saya minta untuk pelaksanaan kegiatan proyek yang berjalan dan menggunakan APBD dilengkapi dengan konsultan pengawas,” ujarnya, Minggu (19/7/2026).
Menurut Sahib, keberadaan konsultan pengawas bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi proyek, tetapi memiliki tanggung jawab memastikan pekerjaan kontraktor berjalan sesuai gambar perencanaan, spesifikasi teknis, serta standar mutu yang telah ditetapkan.
Ia menjelaskan, pengawasan yang berjalan efektif akan mampu mendeteksi lebih dini apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai standar, sehingga dapat segera diperbaiki sebelum proyek selesai dan diserahterimakan.
Sahib mengingatkan, apabila hasil pekerjaan terlanjur tidak memenuhi spesifikasi hingga harus dibongkar atau diperbaiki kembali, maka dampaknya bukan hanya menghambat pembangunan, tetapi juga berpotensi menambah beban anggaran pemerintah.
“Kalau sampai dibongkar itu jadi kita juga yang rugi nantinya, karena uang pemerintah terpakai lagi. Padahal semestinya bisa dimanfaatkan pada sektor lain,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa konsultan pengawas yang ditunjuk pemerintah telah dibayar menggunakan anggaran daerah. Karena itu, mereka harus menjalankan tugas secara profesional dan tidak membiarkan adanya pekerjaan yang menyimpang dari ketentuan teknis.
Lebih lanjut, Sahib berharap seluruh proyek infrastruktur di bawah naungan DPUPR dapat diawasi secara menyeluruh sejak awal pelaksanaan hingga selesai. Dengan begitu, kualitas pembangunan tetap terjaga, manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang, serta terhindar dari potensi temuan pemeriksaan akibat pekerjaan yang tidak sesuai standar.
