Ketua DPRD Kritik Pengangkatan SK TAP2D: “Penugasannya Tidak Tepat”
LATESTBONTANG – Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz Sofyan Hasdam, menyampaikan kritik keras terhadap Surat Keputusan (SK) pembentukan Tim Ahli Percepatan Pembangunan Daerah (TAP2D) yang dinilai bermasalah. Menurutnya, pengangkatan dan penugasan dalam SK tersebut tidak tepat, bahkan cenderung “ngawur.”
“Pengangkatannya sudah ngawur,” tegas Andi Faiz saat rapat bersama jajarannya dan Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang, Aji Erlynawati, Selasa (5/11/2024).
Terdapat kesalahan dalam penentuan tugas di antara bidang-bidang TAP2D, terutama pada bagian uraian tugas yang tertuang dalam SK Wali Kota Bontang nomor 100.3.3.3/423/BAPERIDA/2024. SK tersebut diterbitkan dan ditandatangani langsung oleh Wali Kota Bontang, Basri Rase.
Dalam SK itu, dua bidang TAP2D, yaitu Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, memiliki uraian tugas yang sama. Kedua bidang ini dijelaskan memiliki tugas serupa, yaitu melakukan pengkajian dan analisis, serta pemantauan dan evaluasi bidang sumber daya manusia dan pemerintahan bersama perangkat daerah, sehingga menimbulkan kebingungan dan dianggap tidak efisien.
Andi Faiz menyoroti bahwa perbedaan tugas dan peran yang jelas seharusnya menjadi kunci dalam pembentukan tim percepatan pembangunan. Tugas TAP2D sendiri di antaranya yakni memberikan masukan kepada Wali Kota dalam menentukan arah prioritas pembangunan, mendampingi proses perencanaan dan penganggaran, serta melakukan pemantauan pelaksanaan program prioritas.
Dengan adanya tumpang tindih tugas ini, ia mempertanyakan efektivitas TAP2D dalam mencapai tujuannya.
“SK ini menunjukkan kurangnya perencanaan yang matang dalam mendefinisikan tugas masing-masing bidang, sehingga peran TAP2D dalam percepatan pembangunan bisa tidak maksimal,” jelasnya.
Andi Faiz meminta pemerintah kota segera mengevaluasi SK ini agar tidak mengganggu kinerja tim dalam menjalankan percepatan pembangunan. Menurutnya, revisi perlu dilakukan untuk memastikan tiap bidang dalam TAP2D memiliki tugas yang jelas dan sesuai dengan tujuan pembentukan tim tersebut.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa tugas TAP2D yang mencakup pendampingan hingga pemantauan pelayanan publik harus dikelola secara profesional agar memberikan dampak nyata.
“Jangan sampai TAP2D ini malah menambah kerumitan dalam pengelolaan pembangunan di Bontang,” tegasnya, menutup pembicaraan.
