Keluhan LPG Subsidi Meningkat, DPRD Bontang Buka Peluang Sidak Lapangan
Latestbontang.com,BONTANG – DPRD Kota Bontang membuka peluang melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap distribusi LPG subsidi 3 kilogram apabila persoalan kelangkaan maupun tingginya harga gas melon di lapangan terus menjadi keluhan masyarakat. Langkah tersebut dipandang sebagai bentuk pengawasan DPRD agar penyaluran LPG bersubsidi benar-benar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengatakan hingga saat ini belum ada agenda sidak yang dijadwalkan secara khusus. Meski demikian, pihaknya tetap memantau perkembangan kondisi di lapangan dan siap mengambil langkah pengawasan apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam distribusi LPG subsidi.
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, termasuk memastikan program subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat benar-benar diterima oleh pihak yang berhak. Karena itu, setiap laporan maupun temuan yang berkembang akan menjadi bahan evaluasi sebelum menentukan langkah lanjutan.
“Kalau ada temuan atau permasalahan yang berkembang di masyarakat, tentu kami bisa turun langsung melakukan sidak. Untuk saat ini memang belum terjadwal,” ujarnya, Sabtu (13/6/2026).
Pernyataan tersebut muncul setelah Tim Monitoring Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menemukan dugaan penyimpangan dalam penyaluran LPG subsidi. Dalam pengawasan yang dilakukan, tim mendapati ada pangkalan yang diduga lebih banyak menjual tabung LPG kepada pengecer dibandingkan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen akhir.
Praktik tersebut dinilai berpotensi memperpanjang rantai distribusi sehingga memicu kenaikan harga di tingkat konsumen. Padahal, keberadaan LPG 3 kilogram merupakan program subsidi pemerintah yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga mekanisme penyalurannya harus sesuai aturan yang berlaku.
Akibat distribusi yang tidak tepat, harga LPG subsidi di sejumlah wilayah dilaporkan mencapai sekitar Rp30 ribu per tabung. Angka tersebut jauh melampaui harga yang semestinya berada di kisaran Rp21 ribu, sehingga menambah beban pengeluaran masyarakat yang bergantung pada gas bersubsidi untuk kebutuhan sehari-hari.
Dia menegaskan DPRD akan terus mengikuti perkembangan situasi tersebut. Apabila persoalan distribusi terus berulang dan tidak segera ditangani, pihaknya tidak menutup kemungkinan melakukan sidak bersama instansi terkait guna memastikan penyebab kelangkaan maupun lonjakan harga di lapangan.
Ia juga meminta pemerintah daerah bersama instansi teknis dan pihak terkait segera mengambil langkah perbaikan terhadap sistem distribusi LPG subsidi. Pengawasan terhadap pangkalan maupun jalur distribusi dinilai perlu diperketat agar tidak ada penyimpangan yang merugikan masyarakat.
“Kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas. Distribusi LPG subsidi harus tepat sasaran sehingga warga tidak lagi kesulitan mendapatkan gas dengan harga yang wajar,” tutupnya.
