Kasus Narkoba Pegawai DLH, Sahib Dorong Pengawasan Internal Diperketat
Latestbontang.com,BONTANG – Kasus keterlibatan salah satu karyawan honorer Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bontang dalam peredaran narkotika menjadi perhatian DPRD Bontang. Peristiwa tersebut dinilai perlu menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan narkoba di lingkungan pemerintah daerah.
Anggota DPRD Bontang, Muhammad Sahib, mengatakan instansi pemerintah harus memiliki langkah pencegahan yang lebih konkret untuk memastikan lingkungan kerja terbebas dari penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.
“Kejadian ini sangat mencoreng citra instansi pemerintah daerah. Sangat disayangkan seorang pegawai honorer yang seharusnya memberikan teladan justru terjerat dalam jaringan peredaran gelap narkotika,” ujarnya, Kamis (30/7/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup hanya diselesaikan melalui proses hukum terhadap pihak yang terlibat. Evaluasi internal di lingkungan instansi juga diperlukan untuk mengetahui celah pengawasan yang memungkinkan persoalan serupa terjadi.
Ia mendorong adanya langkah pencegahan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan terhadap pegawai di lingkungan DLH. Salah satu langkah yang dinilai perlu dilakukan adalah tes urine secara serentak.
Sahib mengatakan pemeriksaan tersebut penting sebagai bagian dari upaya memastikan kondisi lingkungan kerja sekaligus mendeteksi kemungkinan adanya pegawai lain yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
“Dengan tes urine kita dapat mengetahui status seluruh karyawan, bersih atau tidak dari barang-barang haram itu,” ungkapnya.
Ia menegaskan, apabila nantinya ditemukan pegawai yang terbukti menggunakan narkoba, maka penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan efek pencegahan sekaligus menjaga integritas aparatur dan tenaga kerja di lingkungan pemerintah daerah.
Sahib juga meminta DLH melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan internal. Menurutnya, upaya pencegahan tidak boleh hanya dilakukan setelah muncul kasus, tetapi harus menjadi bagian dari pengawasan rutin di lingkungan kerja.
Ia berharap aparat penegak hukum tetap memproses kasus tersebut sesuai aturan yang berlaku. Di sisi lain, pemerintah daerah diminta memperkuat upaya pencegahan agar lingkungan pemerintahan Kota Bontang tetap terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
