LATESTBONTANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Bontang meminta kejelasan dari pemerintah kota terkait penurunan anggaran dalam APBD Murni 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Anggaran APBD 2024 yang tercatat sebesar Rp2,3 triliun diperkirakan akan berkurang menjadi Rp2,2 triliun pada tahun 2025, dengan selisih sebesar Rp129 miliar. Ketua Fraksi PKB, Junaidi, menyoroti perlunya pemerintah menjelaskan pemicu dari berkurangnya APBD tersebut.
“Kami ingin mengetahui apakah penurunan ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat atau provinsi. Maka kami minta kejelasan lebih lanjut,” tegas Junaidi dalam pemaparannya, Senin (4/11/2024).
Fraksi PKB mengharapkan pemerintah daerah tetap fokus mengoptimalkan anggaran yang ada agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai rencana.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang, Aji Erlynawati, menjelaskan bahwa penurunan anggaran APBD tahun 2025 disebabkan oleh perubahan dalam perhitungan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat.
Menurutnya, alokasi dana transfer untuk tahun 2024 meningkat karena memperhitungkan dana kurang salur dari tahun sebelumnya, yang menyebabkan kenaikan signifikan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, perhitungan dana transfer pada tahun 2025 kini didasarkan pada realisasi anggaran 2023, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
“Kebijakan itu memberikan pedoman baru dalam menghitung alokasi dana sehingga ada penyesuaian anggaran yang berbeda dari tahun sebelumnya,” paparnya, Selasa (5/11/2024).
Ia berharap, dengan penjelasan ini, DPRD dapat memahami alasan di balik penurunan APBD Bontang 2025 dan mendukung kebijakan pengelolaan anggaran daerah yang telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan terbaru.
