Fraksi Golkar Menekankan Penyerapan APBD Kutim 2024 untuk Kesejahteraan Rakyat
Sangatta. Pada Rapat Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 menjadi sorotan utama dalam Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, beberapa waktu yang lalu. Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) turut menyampaikan pandangan umumnya melalui pembacaan yang dilakukan oleh anggota Fraksi Golkar, Adi Sutianto.
Dalam penyampaian pandangan umumnya, Adi Sutianto dari Fraksi Golkar memberikan apresiasi kepada Kepala Daerah atas penyusunan dan penyampaian Raperda APBD Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD Kutim. Ia menyoroti pentingnya perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 311 (1), yang mewajibkan kepala daerah untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukungnya sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Adi Sutianto mengungkapkan proyeksi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 9.148.769.924.112, terbagi menjadi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 754,108 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp 8,394 triliun, serta proyeksi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang masih diproyeksikan sebesar 0 Rupiah. Sementara proyeksi Belanja Daerah mencapai Rp. 9,123.796.924.112, terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp 5,060 triliun, Belanja Modal sebesar Rp 3,118 triliun, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 20 miliar, dan Belanja Transfer sebesar Rp 924,654 miliar.
“Fraksi Golkar DPRD Kutim memandang bahwa APBD harus difokuskan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat secara adil dan merata melalui program-program prioritas. Kami memandang penting program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi kepentingan masyarakat umum dan memperoleh alokasi anggaran yang memadai serta dapat direalisasikan sesuai target di tahun 2024,” ucapnya.
Adi Sutianto menyoroti program-program prioritas yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai landasan dan tujuan utama dalam penyerapan APBD. Fraksi Golkar berharap agar pelaksanaan APBD mengacu pada keberhasilan merealisasikan program-program prioritas tersebut guna memberikan dampak positif dan nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
