DPRD Bontang Minta Pemerintah Diminta Bertindak Atasi Banjir Rob yang Terus Menerpa Bontang Kuala
Bontang. Banjir rob atau banjir laut pasang terus menjadi ancaman bagi warga Bontang Kuala (BK), demikian ungkap Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina, dalam sebuah inspeksi mendadak (Sidak) di wilayah tersebut.
Fenomena banjir rob, yang kerap kali menghantam pemukiman di tepi laut, seperti mayoritas wilayah Bontang, khususnya BK, telah lama menjadi persoalan serius. Amir Tosina menyoroti bahwa meskipun bukan perkara baru, pemerintah kota setempat belum menunjukkan tindakan serius untuk meminimalisir dampaknya.
“Kami melihat bahwa pemerintah tidak terlihat serius dalam menangani masalah ini, terutama dengan kejadian hampir setiap bulan yang mengganggu aktivitas warga,” ujarnya.
Dalam konteks ini, anggota partai Gerindra ini mendesak pemerintah untuk mengalokasikan anggaran guna mengatasi banjir rob di Bontang Kuala melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 mendatang.
“Besaran APBD Perubahan tahun 2023 cukup substansial. Diharapkan, anggaran tersebut dapat digunakan untuk mengatasi banjir rob agar tidak terus meresahkan masyarakat,” tambahnya.
Di sisi lain, Sekretaris Lurah Bontang Kuala, Sanusi, menyatakan bahwa salah satu usulan dari masyarakat untuk mengurangi genangan air saat banjir adalah dengan membangun folder. Usulan ini sudah sering diajukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), namun belum mendapatkan tindak lanjut yang memadai.
“Warga sudah mulai merasa cemas, tetapi sampai saat ini usulan tersebut belum mendapat tanggapan yang nyata,” ungkapnya.
Dengan ancaman banjir rob yang terus menghantui Bontang Kuala, tindakan konkret dari pemerintah diharapkan segera diambil guna melindungi warga dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan oleh fenomena ini.
