Fraksi PPP Dorong Optimalisasi Anggaran dalam Raperda APBD Tahun 2024
Sangatta. Pada Rapat Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Joni, serta didampingi Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar, di Gedung DPRD Kutim, Bukit Pelangi, pada Kamis (09/11/2024), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diwakili oleh Mochammad Son Hatta, mengemukakan sejumlah catatan krusial terkait nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Kutim tahun 2024.
Son Hatta, dalam penjelasannya, menyoroti besarnya alokasi APBD Kutim tahun 2024 yang dianggapnya sebagai anggaran yang signifikan. Fraksi PPP menegaskan perlunya pihak eksekutif mengoptimalkan penyerapan anggaran secara maksimal. Salah satu poin penting yang diusung adalah pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di kalangan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Honorer, maupun pejabat yang memiliki wewenang dalam pengelolaan anggaran di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Fraksi PPP menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran,” ucapnya.
Tidak hanya itu, Son Hatta juga menekankan pentingnya pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ia menyoroti bahaya pemborosan anggaran yang bersifat seremonial tanpa memberikan dampak langsung pada prioritas masyarakat. Dalam konteks ini, Fraksi PPP menyerukan agar program-program pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat menjadi fokus utama dalam penggunaan anggaran.
“Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diharapkan dapat bekerja keras dalam memastikan pengawalan yang ketat terhadap penggunaan anggaran. Hal ini dilakukan untuk menghindari penurunan signifikan dalam proyeksi pendapatan yang telah disusun,” terangnya.
Dengan demikian, Fraksi PPP secara tegas mendorong agar eksekutif memperhatikan catatan tersebut guna memastikan APBD Kutim tahun 2024 dapat digunakan secara efektif dan efisien demi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
