LATESTBONTANG – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tunai banyak pro dan kontra, setelah disahkan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo pada 3 September lalu.
Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofian Hasdam menuturkan, keputusan presiden tersebut tidak berbanding lurus. Ia pun meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang responsif dalam menanggapi kebijakan Pemerintahan Pusat terkait kenaikan BBM bersubsidi tersebut,
” Bisa dengan memberikan berupa subsidi untuk UMKM atau sejenisnya yang penting pro rakyat lah , agar dapat memberikan keseimbangan ekonomi di daerah nantinya,” ujarnya pada awak media baru-baru ini saat ditemui disela-sela aktivitasnya di gedung DPRD Bontang.
Politisi dari Partai Golkar ini menyebut, kebijakan yang telah di ambil oleh pemerintah pusat tersebut tidak lah adil untuk masyarakat pasalnya tidak diiringi dengan antisipasi untuk permasalahan inflasi.
“Saya kira kebijakan ini sangat tidak strategis dengan susbsidi saat ini, jika tidak di barengin dengan membuka lapangan pekerjaan,” ucapnya.
Selain itu, lanjutnya, selain harus dibarengi dengan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Bontang, juga harus diimbangi dengan subsidi dan perputaran ekonomi yang baik
“Harus juga diimbangi dengan subsidi dan perputaran ekonomi yang baik,” kata Andi Faiz.
Dia berharap, dengan kejadian ini, Pemkot Bontang segera mengambil tindakan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi akibat kenaikan BBM.
Sebagai informasi, ada tiga jenis BBM bersubsidi yang mengalami kenaikan, yakni Solar Bersubsidi, Pertalite dan Pertamax. Rinciannya, Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Kemudian, Solar subsidi naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Sementara Pertamax mengalami kenaikan dari yang sebelumnya Rp 12.750 menjadi Rp 14.850 per liter. (*)
