SANGATTA – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Kutai Timur (Kutim) terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola koperasi di daerah, khususnya koperasi yang bergerak di sektor perkebunan sawit. Memasuki tahun 2026, dinas merencanakan penyusunan metode pemeriksaan kesehatan koperasi yang khusus diperuntukkan bagi koperasi sawit, mengingat 90 persen koperasi di Kutim bergerak pada sektor tersebut.
Kepala Bidang Kelembagaan Diskop UKM Kutim, Firman Wahyudi, menyebutkan bahwa metode pemeriksaan koperasi yang ada saat ini masih berorientasi pada koperasi simpan pinjam (KSP), sehingga belum sepenuhnya relevan dengan karakteristik koperasi sawit.
“Kooperasi di Kutim sebagian besar adalah koperasi sawit. Namun, metode pemeriksaan yang tersedia saat ini hanya untuk koperasi simpan pinjam. Karena itu, kami mengusulkan metode khusus ke provinsi dan pusat agar lebih sesuai dengan kondisi di lapangan,” jelas Firman, Senin (24/11/2025).
Firman menilai bahwa koperasi sawit memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi operasional, struktur usaha, hingga alur produksi. Karena itu, pemeriksaan kesehatan koperasi memerlukan indikator yang lebih relevan dengan sektor perkebunan.
“Koperasi sawit punya model usaha yang berbeda. Dari sisi aset, pengelolaan hasil kebun, hingga hubungan kerja dengan anggotanya, semua berbeda dengan KSP. Jadi indikator pemeriksaan juga harus menyesuaikan,” tambahnya.
Sambil menunggu respons dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, Diskop UKM Kutim tetap melakukan langkah-langkah strategis untuk memudahkan koperasi sawit menjalankan kewajibannya. Salah satunya adalah mempermudah sistem pelaporan administrasi untuk koperasi aktif.
“Yang penting mereka tetap melapor. Kami berikan kemudahan agar mereka bisa memenuhi kewajiban administrasi. Tanpa pelaporan lengkap, nomor induk koperasi (NIK) tidak bisa keluar,” tegasnya.
Dengan adanya metode pemeriksaan khusus, Diskop UKM Kutim berharap koperasi sawit dapat lebih transparan, akuntabel, dan mampu menunjukkan data kesehatan organisasi secara lebih objektif. Hal ini penting mengingat koperasi sawit memiliki peran besar dalam rantai ekonomi lokal, khususnya di wilayah pedesaan.
“Jika metode pemeriksaannya sesuai, pembinaan juga bisa lebih tepat sasaran. Ini akan membuat koperasi sawit kita lebih sehat dan profesional,” terang Firman.
Diskop UKM Kutim menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola koperasi di sektor sawit secara bertahap. Upaya menghadirkan metode pemeriksaan khusus ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu, transparansi, dan daya saing koperasi di Kutim.
“Koperasi sawit adalah tulang punggung ekonomi masyarakat di banyak desa. Dengan pembinaan dan metode pemeriksaan yang tepat, kita berharap koperasi semakin kuat dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya,” tutup Firman.(adv)