SANGATTA – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim) Tahun Anggaran 2026 kembali menjadi perhatian serius eksekutif.
Dalam penyampaian pendapat akhir Rancangan APBD yang digelar di Gedung DPRD Kutim, Bukit Pelangi Kamis (27/11/2025), Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa APBD bukan sekadar hitungan angka belanja dan pendapatan, tetapi instrumen fiskal yang sangat strategis untuk menentukan keberhasilan pembangunan daerah ke depan.
“APBD ini adalah peta kebijakan fiskal kita. Bukan hanya soal nominal, tapi tentang bagaimana anggaran ini menggerakkan pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ucap Ardiansyah dalam sambutannya.
Menurut Bupati, setiap rupiah dalam APBD harus memastikan tercapainya pemerataan pembangunan, khususnya bagi wilayah terpencil dan yang masih tertinggal dari sisi infrastruktur maupun layanan publik. Ia menyebut bahwa Kutai Timur sebagai daerah yang luas dengan tantangan geografis ekstrem, membutuhkan perencanaan anggaran yang tepat sasaran.
“Kalau kebijakan fiskal kita tidak kuat dan tidak fokus, akan sulit bagi Kutai Timur untuk menjadi daerah yang maju dan mandiri. Belanja kita harus punya dampak yang jelas,” tegasnya.
Dalam penyusunan APBD 2026, Pemkab Kutim masih menghadapi dinamika perekonomian nasional yang fluktuatif serta penyesuaian fiskal yang harus mengikuti kebijakan pusat. Karena itu, Ardiansyah menyampaikan APBD 2026 diarahkan untuk memperkuat sektor prioritas, mulai dari infrastruktur dasar, layanan kesehatan dan pendidikan, hingga ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi warga.
“Pembangunan jalan, jembatan, sekolah, hingga fasilitas kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Tapi kita juga harus mendorong program yang meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif,” tambahnya.
Ia menegaskan pemerintah daerah akan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan pelaksanaan APBD 2026. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada pemborosan anggaran serta menghindari program yang tidak memiliki output dan outcome jelas.
Dirinya juga memberikan perhatian terhadap percepatan realisasi anggaran mengingat beberapa tahun terakhir masih banyak program berjalan lambat dan menumpuk di akhir tahun. Oleh karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah bekerja lebih sigap dan adaptif.
“Kita tidak boleh lagi menunggu. Program harus mulai berjalan sejak awal tahun. Kalau perlu, Februari sudah harus terlihat progresnya,” tandas Ardiansyah.
Melalui APBD 2026 yang telah disepakati bersama DPRD, Bupati berharap pembangunan Kutim dapat memberikan hasil nyata bagi seluruh lapisan masyarakat dan memperkuat daya saing daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi mendatang.
“Dengan kerja sama eksekutif dan legislatif yang solid, saya yakin arah pembangunan Kutai Timur semakin terarah dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Adv).