Kutai Timur – Bupati Kutai Timur, H. Ardiansyah Sulaiman, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kutai Timur, Ny. Hj. Siti Robiah, secara resmi membuka Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Muara Bengkal pada Rabu pagi (7/8/2024).
Acara peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati dan Ketua TP PKK, yang dilanjutkan dengan peninjauan lokasi dan pemakaian rompi secara simbolis bagi para penyuluh lapangan.
Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah Sulaiman menekankan pentingnya peran balai ini dalam mendukung program keluarga berencana di Kutai Timur.
“Dengan adanya balai ini, kami berharap para penyuluh lapangan bisa lebih optimal dalam memberikan edukasi dan layanan kepada masyarakat terkait program KB. Ini adalah langkah nyata kami dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga di Kutim,” ujar Bupati.
Ketua TP PKK, Ny. Hj. Siti Robiah, juga menyampaikan apresiasinya terhadap kerja keras para penyuluh lapangan.
“Kami sangat menghargai dedikasi para penyuluh yang selama ini telah bekerja keras di lapangan. Dengan fasilitas baru ini, semoga tugas mereka bisa lebih terbantu dan lebih efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Acara peresmian tersebut turut dihadiri oleh Seskab Kutim, Rizali Hadi, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Ahmad Junaidi, Kepala Dinas Kesehatan Kutim, dr. Bahrani Hasanal, Camat Muara Bengkal, Nur Hadi, serta perwakilan Forkopimca dan sejumlah undangan lainnya.
Sebagai informasi, di Kutai Timur terdapat puluhan penyuluh lapangan KB yang memiliki status sebagai pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Saat ini, jumlah penyuluh lapangan yang bekerja di Kutai Timur mencapai 43 orang. Meski berstatus pegawai BKKBN Pusat dan bukan pegawai Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, mereka tetap memainkan peran krusial dalam mendukung program KB di daerah tersebut.
Kepala DPPKB Kutim, Ahmad Junaidi, dalam kesempatan itu menyampaikan, “Penyuluh lapangan KB di Kutai Timur memang sebagian besar adalah pegawai BKKBN Pusat. Namun, dukungan dari pemerintah daerah tetap sangat penting untuk memastikan program KB dapat berjalan dengan baik dan mencapai target yang diharapkan,” tutupnya.(Adv)