APBD Bontang 2027 Terbatas, DPRD Minta Belanja Daerah Lebih Selektif
Latestbontang.com,BONTANG – Keterbatasan kemampuan fiskal Kota Bontang pada 2027 mendorong DPRD meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam menyusun belanja. Setiap program yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus benar-benar disesuaikan dengan kemampuan pendapatan dan tingkat kebutuhan masyarakat.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mengatakan kondisi fiskal menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam pembahasan APBD 2027. Menurutnya, keterbatasan ruang anggaran membuat pemerintah perlu menentukan skala prioritas secara lebih ketat.
“Jangan sampai karena terbiasa dengan anggaran sebelumnya, kemudian semua kebutuhan dianggap harus tetap diakomodasi. Kondisi fiskal harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas,” kata dia, Minggu (13/9/2026).
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sekitar Rp1,95 triliun. Angka tersebut terdiri dari pendapatan transfer lebih dari Rp1,5 triliun atau sekitar 78,55 persen dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp390 miliar atau 19,97 persen.
Dengan kondisi tersebut, Rustam menilai pemerintah tidak bisa menerapkan pola penganggaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Program yang diusulkan harus dilihat berdasarkan urgensi, manfaat, serta kemampuan daerah dalam membiayainya.
Ia mendorong agar belanja daerah lebih diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Sementara program yang dinilai kurang mendesak dapat dievaluasi kembali agar tidak mengurangi ruang untuk kebutuhan yang lebih prioritas.
Di sisi pendapatan, optimalisasi PAD juga dinilai tetap penting. Namun, upaya meningkatkan penerimaan daerah harus dilakukan melalui perbaikan tata kelola, penguatan basis data dan pemanfaatan sistem digital, tanpa menambah beban masyarakat maupun dunia usaha.
Selain mengoptimalkan pendapatan, Rustam mendorong Pemkot Bontang memperluas sumber pembiayaan pembangunan. Dukungan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun keterlibatan dunia usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan tertentu.
“Yang perlu diperkuat bukan hanya bagaimana membelanjakan APBD, tetapi juga bagaimana pemerintah mendapatkan dukungan pendanaan lain untuk pembangunan,” ujarnya.
Menurutnya, keterbatasan fiskal bukan berarti pembangunan harus berhenti. Justru kondisi tersebut harus mendorong pemerintah menyusun kebijakan yang lebih terukur dan memastikan anggaran yang tersedia digunakan untuk kebutuhan paling penting.
DPRD, kata dia, akan mencermati keseimbangan antara kemampuan pendapatan dan kebutuhan belanja selama pembahasan APBD 2027. Penyesuaian anggaran diperlukan agar program yang ditetapkan tetap realistis dan tidak menimbulkan tekanan terhadap keuangan daerah pada tahun berikutnya.
“Intinya, anggaran harus realistis. Kalau kemampuan pendapatan terbatas, belanja juga harus disesuaikan. Jangan sampai kita membuat program yang besar tetapi kemudian membebani kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya.
