SiLPA Disesuaikan Rp178 Miliar, Ketua Komisi B DPRD Bontang Minta Penggunaan Anggaran Tepat Sasaran
Latestbontang.com,BONTANG – Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menanggapi penyesuaian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp178 miliar lebih dalam Raperda Perubahan APBD 2026.
Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari struktur pembiayaan daerah setelah angka SiLPA diselaraskan dengan kondisi riil berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Rustam mengatakan, penyesuaian SiLPA perlu dipahami sebagai bagian dari upaya memastikan perencanaan anggaran daerah sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya.
“Kalau memang sudah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan kondisi riil keuangan daerah, tentu harus kita sesuaikan. Yang penting kemudian penggunaannya harus jelas dan tepat sasaran,” ujarnya, Senin (7/9/2026).
Menurutnya, besarnya nilai SiLPA yang masuk dalam struktur APBD Perubahan harus menjadi perhatian dalam pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.
Dewan, kata dia, akan melihat kembali alokasi anggaran tersebut agar penggunaannya dapat mendukung program yang telah menjadi prioritas daerah, termasuk yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
“Yang kita lihat bukan hanya berapa besar SiLPA-nya, tetapi bagaimana anggaran itu kemudian dialokasikan. Harus memberikan manfaat dan mendukung program yang memang dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Selain penyesuaian SiLPA, Pemkot Bontang juga menyampaikan adanya tambahan pendapatan hibah sebesar Rp3 miliar. Hibah tersebut disebut sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah dalam menurunkan angka pengangguran terbuka.
Rustam menilai tambahan pendapatan tersebut juga perlu ditempatkan dalam perencanaan yang terukur sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dilakukan lebih teknis antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Rustam menegaskan, DPRD akan memastikan pembahasan anggaran tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah sekaligus kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
