DPRD Bontang Minta Penanganan Banjir Kampung Kanaan Tetap Jalan
Latestbontang.com,BONTANG – Persoalan status lahan membuat rencana pembangunan drainase di Kampung Kanaan belum dapat direalisasikan. Kondisi tersebut mendapat perhatian DPRD Bontang yang meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan langkah penanganan terhadap persoalan banjir yang selama ini dikeluhkan warga.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, mengatakan kendala lahan seharusnya tidak menghentikan upaya pemerintah dalam mencari solusi untuk mengurangi dampak genangan di kawasan tersebut.
Menurutnya, persoalan banjir di Kampung Kanaan telah berlangsung cukup lama sehingga membutuhkan penanganan berkelanjutan. Ketika pembangunan fisik belum dapat dilakukan karena aspek legalitas lahan, pemerintah dinilai perlu menyiapkan alternatif lain yang tetap sesuai dengan aturan.
“Pemerintah tidak boleh berhenti di situ saja. Masalah banjir di Kampung Kanaan sudah bertahun-tahun dikeluhkan masyarakat. Kalau satu skema terbentur status lahan, harus ada alternatif solusi yang disiapkan,” ujarnya, Jumat (25/9/2026).
Dirinya menyebut, persoalan tersebut juga menjadi catatan penting dalam perencanaan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, aspek legalitas lahan perlu dipastikan sejak awal agar rencana pembangunan yang telah masuk dalam program pemerintah tidak kembali terkendala ketika memasuki tahap pelaksanaan.
Ia menilai koordinasi antara DPUPR dan instansi terkait perlu diperkuat, khususnya dalam memastikan kesiapan lahan sebelum sebuah pembangunan fisik direncanakan dan dianggarkan.
Meski demikian, dirinya memahami keputusan Pemkot Bontang untuk tidak memaksakan pembangunan apabila status lahan belum memiliki kepastian. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan hukum di kemudian hari.
“Langkah kehati-hatian tersebut sudah tepat secara aturan. Namun, penanganan dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat setempat tidak boleh ikut mangkrak,” tegasnya.
Karena itu, ia mendorong Pemkot Bontang mulai menyusun formulasi alternatif untuk penanganan drainase di Kampung Kanaan. Dengan begitu, ketika persoalan lahan telah memiliki kejelasan atau tersedia skema pembangunan yang sesuai aturan, penanganan dapat segera direalisasikan.
Dia berharap persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan program pembangunan berikutnya. Ia menekankan agar setiap rencana pembangunan tidak hanya berhenti pada tahap penganggaran, tetapi benar-benar dipastikan kesiapan teknis dan legalitasnya sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.




