Acara tersebut rencananya diikuti oleh 24 RT dari wilayah setempat, dengan semangat membangun regenerasi positif bagi anak-anak melalui olahraga.

Ia mengatakan, Liga Bocah U-12 ini bertujuan memperkenalkan olahraga sejak dini kepada generasi muda, khususnya sepak bola.

“Kegiatan ini kami gelar sebagai bentuk pembinaan dari akar, yakni anak-anak. Tujuannya agar mereka sejak dini terlibat dalam aktivitas positif, menjauhkan mereka dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja,” ujar dia, Jumat (15/11/2024).

Pertandingan dalam format mini soccer menjadi daya tarik utama bagi anak-anak. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan memupuk semangat kebersamaan dan kerja sama.

“Ini bukan hanya soal olahraga, tetapi juga tentang silaturahmi antar-RT dan membangun kebiasaan positif dalam komunitas,” sebutnya.

Yasier menjelaskan, Liga Bocah U-12 tidak hanya melibatkan anak-anak sebagai peserta, tetapi juga masyarakat luas. Para ibu, misalnya, turut memberikan dukungan penuh dengan hadir di lapangan untuk menyemangati anak-anak mereka.

Sebagai wujud apresiasi, panitia menyediakan berbagai hadiah menarik. Juara pertama akan mendapatkan hadiah Rp4 juta, juara kedua Rp3 juta, dan juara ketiga serta keempat masing-masing Rp1 juta. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada top skor, komentator terbaik, dan RT paling aktif selama acara berlangsung.

Melihat antusiasme yang tinggi, Yasier berencana mengembangkan skala kegiatan ini.

“Ke depan, kami ingin Liga Bocah ini tidak hanya diadakan di Berebas Pantai, tetapi juga melibatkan anak-anak dari seluruh Kota Bontang. Meski begitu, tradisi tahunan di Berebas Pantai akan tetap dipertahankan,” ungkapnya.

Tak hanya berfokus pada olahraga, acara ini juga melibatkan UMKM lokal yang memanfaatkan momen keramaian untuk berjualan sekaligus menjadi ruang untuk mendukung UMKM setempat agar semakin berkembang.

Dengan semangat kebersamaan dan visi regenerasi, Liga Bocah U-12 Berebas Pantai diharapkan terus menjadi agenda tahunan yang memotivasi anak-anak untuk tumbuh sehat, aktif, dan menjauh dari pengaruh buruk.

“Semoga kegiatan ini terus berjalan, karena ini adalah langkah awal menciptakan generasi muda yang berprestasi,” tutupnya.

Artikel Ajang Olahraga untuk Regenerasi Positif, Yasier Akan Adakan Liga Bocah U-12 Berebas Pantai pertama kali tampil pada Latest Bontang.

Sekretaris Komisi B, Winardi, menjelaskan bahwa pembangunan Stadion Langlang telah mencapai 70 persen. Namun, penyelesaian proyek ini terkendala masalah teknis, terutama pada pemasangan lampu stadion.

“Saat ini progresnya baru 70 persen. Persentase ini tidak bertambah karena lampu stadion belum dipasang. Namun, menurut Dispoparekraf, lampu tersebut akan tiba pada pertengahan bulan November dan diharapkan selesai terpasang pada akhir bulan,” kata dia,Senin (15/11/2024).

Pihak Dispoparekraf melaporkan, waktu pengerjaan stadion tinggal menyisakan satu bulan. Kendati demikian, sebagian besar kegiatan fisik hampir rampung. Permasalahan utama yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran adalah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPD) yang bermasalah.

“Kami dari Komisi B akan berupaya mencari solusi terkait permasalahan SIPD ini. Karena sebenarnya kegiatan fisik sudah hampir selesai, hanya saja serapan anggarannya belum maksimal,” jelas dia.

Kata dia, menurut laporan Dispoparekraf, selain pembangunan Stadion Langlang, kegiatan lain di sektor olahraga dan pariwisata sebagian besar telah terealisasi dengan baik. Namun, rendahnya serapan anggaran karena kendala SIPD menyebabkan catatan tersendiri bagi Komisi B DPRD Bontang.

Komisi B menyoroti pentingnya memperbaiki sistem SIPD agar tidak menghambat realisasi anggaran di tahun-tahun mendatang. Hal ini terutama terkait dengan kegiatan-kegiatan fisik yang membutuhkan dana besar seperti pembangunan stadion, yang ditargetkan selesai tepat waktu agar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat Bontang.

“Kami berharap kendala teknis yang terjadi bisa segera diatasi. Jika lampu sudah terpasang dan stadion selesai tepat waktu, ini akan menjadi pencapaian besar bagi sektor olahraga di Kota Bontang,” sebutnya.

Winardi juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan proyek ini hingga rampung.

“Komisi B berkomitmen untuk mendampingi setiap proses dan mencari solusi terbaik, termasuk dalam permasalahan SIPD, agar penyelesaian proyek berjalan lancar dan bisa dinikmati oleh masyarakat Bontang secepatnya,” tutupnya.

Artikel Komisi B DPRD Bontang Bahas Progres Pembangunan Stadion Langlang dan Realisasi Anggaran Dispoparekraf pertama kali tampil pada Latest Bontang.

Seorang warga, Anita (37), mengungkapkan bahwa terhentinya pembangunan tersebut sangat menghambat kegiatan warga.

“Kami sangat bergantung pada jembatan ini, karena ini akses utama. Tapi sekarang jadi sulit untuk beraktivitas, apalagi bagi anak-anak sekolah dan pedagang,” ungkapnya.

Proyek perbaikan jembatan ini diketahui merupakan program dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan anggaran sebesar Rp5,9 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proyek tersebut dijadwalkan mulai dikerjakan sejak pertengahan Juli dan direncanakan selesai pada Desember 2024.

Namun, hingga saat ini, pengerjaan terpantau lambat, dan aktivitas pembangunan terhenti di tengah jalan. Kondisi ini memantik perhatian Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, yang menyatakan akan segera melakukan kunjungan ke lokasi proyek.

“Kami akan turun langsung untuk memastikan kendala apa yang terjadi di lapangan. Pekerjaan yang lambat seperti ini jelas memengaruhi aktivitas masyarakat, apalagi ini kawasan pesisir yang sangat bergantung pada akses jembatan ini,” tegas saat dikonfirmasi belum lama ini.

Ia juga meminta pemerintah kota tetap melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut, meskipun anggaran berasal dari Pemprov Kaltim. Menurutnya, pemerintah daerah lebih memahami kondisi masyarakat di wilayah tersebut.

“Pemerintah kota harus tetap mengawasi proses pengerjaan ini. Jangan sampai warga dirugikan akibat keterlambatan pembangunan. Meski anggarannya dari provinsi, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat Bontang,” katanya.

Sahib menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kota untuk memastikan proyek dapat selesai tepat waktu. Ia berharap kontraktor yang ditunjuk mampu bekerja sesuai target sehingga masyarakat bisa segera kembali menggunakan akses tersebut.

“Proyek ini harus segera dilanjutkan dan diselesaikan sesuai jadwal. Jangan sampai menimbulkan lebih banyak keluhan dari masyarakat,” lanjut dia.

Warga berharap, pemerintah segera mengambil tindakan konkret agar pembangunan dapat dilanjutkan. Mereka menginginkan penyelesaian proyek tepat waktu untuk mengembalikan kenyamanan dan kelancaran aktivitas sehari-hari.

Artikel Pengerjaan Jembatan di Tanjung Laut Indah Dikeluhkan, Komisi Dorong Pemerintah Lakukan Pengawasan pertama kali tampil pada Latest Bontang.

Kondisi ini memunculkan keluhan dari warga pesisir yang merasa penanganan pemerintah belum maksimal. Salah seorang warga Bontang Kuala, Aminah (45), menyebut banjir rob sudah menjadi fenomena rutin yang sangat meresahkan.

“Setiap tahun kami mengalami ini. Rumah kami sering terendam, tapi solusi dari pemerintah belum terlihat nyata,” ujarnya kepada media ini.

Ia menambahkan bahwa banjir tidak hanya berdampak pada aktivitas sehari-hari tetapi juga kesehatan keluarganya.

“Air kotor dari laut sering membawa penyakit. Anak-anak kami sering sakit, tapi kami harus bertahan karena tidak ada pilihan,” keluhnya.

Anggota DPRD Kota Bontang, Yasier Arafat, turut menyoroti persoalan ini. Ia menilai jika banjir rob memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Pasalnya, bukan hanya masalah tahunan, tetapi ancaman yang terus mengganggu kehidupan warga pesisir.

“Pemerintah harus segera menyusun solusi konkret, bukan sekadar program tanpa aksi,” tegasnya, Jumat (15/11/2024).

Ia mengusulkan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menjalin koordinasi dengan Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) dan Balai Wilayah Sungai untuk mencari solusi berkelanjutan. Menurut dia, keberhasilan kota lain seperti Semarang dalam menangani banjir rob bisa menjadi acuan.

“Di Semarang, mereka berhasil mengatasi banjir rob dengan membangun infrastruktur yang tepat. Ini harus menjadi inspirasi bagi Bontang,” ucapnya.

Selain infrastruktur, ia menekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk penanganan banjir rob. Ia berharap program ini masuk dalam daftar prioritas pemerintah, terutama untuk melindungi masyarakat pesisir.

“Masalah ini tidak bisa diselesaikan tanpa komitmen anggaran. Pemerintah harus hadir dengan langkah nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, warga pesisir berharap adanya percepatan tindakan dari pemerintah untuk mengurangi dampak banjir rob. Mereka menginginkan solusi yang tidak hanya mengatasi genangan air tetapi juga melindungi kehidupan mereka dari kerugian yang terus berulang.

Artikel Banjir Rob Masih Jadi Momok Masyarakat Bontang, Yasier Desak Pemkot Beri Solusi Konkret pertama kali tampil pada Latest Bontang.

Laporan tersebut mencuat saat PHM Bontang, melalui ketuanya Udin Mulyono, mengajukan pengaduan ke kepolisian dan mendorong pengusutan secara tuntas.

Udin menyatakan, laporan ini akan diikuti oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Kaltim yang berniat mendukung penyelidikan. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui kebenaran terkait keabsahan ijazah yang digunakan oleh pejabat publik.

“Kita akan kawal terus proses ini agar semua jelas dan transparan,” tegasnya, Rabu (13/11/24).

Lebih lanjut, Udin menyebutkan bahwa sejumlah LSM dari provinsi telah menjalin koordinasi untuk turut menyelidiki kasus ini. Empat LSM dan sejumlah mahasiswa dikatakan telah mulai mengumpulkan bukti guna memperkuat laporan ke pihak berwajib.

“Mereka meminta agar segera ada tindak lanjut dari kepolisian Kota Bontang,” lanjutnya.

Dalam pengaduannya, Udin menyertakan bukti berupa fotokopi ijazah Strata 1 yang telah dilegalisasi. Namun, ia mengklaim bahwa nomor ijazah tersebut tidak sesuai dengan nama Andi Faizal.

Menurutnya, setelah dicek di sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), ijazah itu tercatat atas nama orang lain, bukan Andi Faizal, dan diduga digunakan dalam pencalonan legislatif periode 2019-2024 dan 2024-2029.

Menanggapi tuduhan tersebut, Andi Faizal merespons dengan sikap tenang. Ia menyebut laporan ini sebagai bentuk perhatian dari pihak-pihak tertentu menjelang Pilkada 2024.

“Saya anggap ini bentuk perhatian, apalagi menjelang Pilkada. Saya siap hadir jika diminta untuk klarifikasi,” ujarnya.

Andi Faizal menilai tuduhan ini hanyalah bagian dari upaya untuk menjatuhkan dirinya di tahun politik. Ia menekankan bahwa ia akan menghadapi semua proses dengan terbuka dan siap mengklarifikasi segala tuduhan yang dianggapnya tidak berdasar.

“Saya akan datang dengan senang hati untuk menjelaskan semuanya. Ini cara yang tidak tepat untuk menyerang,” sambungnya.

Kasus ini menarik perhatian publik, terutama menjelang tahun politik di Bontang. Berbagai pihak kini menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian serta langkah lanjutan dari instansi terkait untuk memastikan keabsahan ijazah yang digunakan Andi Faizal.

Artikel Diduga Gunakan Ijazah Palsu, Ini Tanggapan Ketua DPRD Bontang pertama kali tampil pada Latest Bontang.

Menurutnya, lokasi yang berdekatan dengan parkiran pelabuhan justru menghambat akses mobil pemadam saat terjadi kebakaran.

Sahib mengungkapkan, lalu lintas kendaraan di sekitar pos damkar Loktuan sering padat, terutama karena adanya kendaraan penumpang kapal yang parkir di sekitar area tersebut.

“Jika terjadi kebakaran, mobil pemadam akan sulit keluar akibat terhalang kendaraan yang parkir,” ujar dia dalam keterangannya, Selasa (12/11/2024).

Ia menambahkan bahwa keberadaan kapal yang bersandar semakin memperparah kondisi, karena mobil pemadam harus bersaing dengan kendaraan lain untuk keluar dari lokasi pos. Hal ini dinilai menghambat efektivitas dan kecepatan tim damkar dalam merespons situasi darurat.

Sebagai solusi, Sahib mengusulkan agar pos damkar Loktuan dipindahkan ke lokasi yang lebih mudah diakses dan tidak terlalu ramai.

“Kami sudah meminta Dinas terkait untuk mempertimbangkan relokasi pos ini ke tempat yang strategis, sehingga mobil pemadam bisa lebih mudah keluar-masuk area pos,” imbuhnya.

Sahib berharap pemerintah kota segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti permintaan ini, mengingat efektivitas pos damkar yang strategis sangat penting bagi keamanan warga di sekitar Loktuan. Pos damkar yang mudah diakses akan mempercepat waktu respons, yang sangat krusial dalam situasi darurat kebakaran.

“Pos pemadam kebakaran yang strategis sangat diperlukan demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Kami ingin menghindari risiko keterlambatan yang dapat menyebabkan kerugian lebih besar,” tutupnya.

Artikel Komisi C Dorong Relokasi Pos Damkar Loktuan demi Kelancaran Respons Darurat pertama kali tampil pada Latest Bontang.

Ia menegaskan, dengan tersedianya interkoneksi pada sumber air di berbagai lokasi strategis, petugas pemadam kebakaran tidak perlu kembali ke pos utama untuk mengisi ulang tangki.

“Sumber air di Wadah Penampungan Air (WTP) Kota Bontang, seperti di Kelurahan Loktuan, harus siap digunakan sebagai sumber utama bagi pemadam saat dibutuhkan,” kata pria yang akrab disapa Ibe ini, Selasa (12/11/2024).

Menurutnya, pengoptimalan WTP sebagai sumber air untuk pemadam sangat krusial, terutama untuk wilayah yang jaraknya jauh dari pos damkar. Dengan akses yang terintegrasi, Ibe yakin waktu respons tim pemadam akan jauh lebih efisien, sehingga mampu mengurangi potensi kerugian dan dampak lebih besar saat terjadi kebakaran.

Ia juga menambahkan, ketersediaan sumber air yang mudah diakses akan memberi kemudahan bagi petugas. Ia mencontohkan, apabila kebakaran terjadi di Loktuan, petugas tidak perlu jauh-jauh mengisi ulang air di pos utama. Mereka bisa langsung mengambilnya di WTP terdekat yang sudah terkoneksi.

Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah kota untuk berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam merealisasikan sistem interkoneksi ini. Kerja sama teknis yang baik antara kedua pihak dinilai penting agar kepentingan masyarakat dapat dipenuhi, dan sistem penyediaan air siap kapan pun dibutuhkan.

Menurutnya, hal ini bukan hanya soal teknis pengaturan, tetapi juga soal memastikan keselamatan masyarakat yang berada di lokasi rawan kebakaran. Dirinya berharap pemerintah daerah segera bertindak untuk mengantisipasi risiko kebakaran dengan menyiapkan sumber air yang memadai.

“Pemerintah harus segera mengambil langkah. Ini adalah masalah mendesak yang langsung menyangkut keselamatan masyarakat,” pungkasnya.

Artikel DPRD Bontang Tekankan Urgensi Interkoneksi Sumber Air untuk Dukung Pemadam Kebakaran pertama kali tampil pada Latest Bontang.

Teknologi pemadam terus berkembang, dan para petugas perlu dibekali keterampilan mengoperasikan peralatan canggih, seperti nozzle otomatis dan pompa air berteknologi tinggi.

“Petugas harus memahami teknologi baru untuk bisa menanggulangi kebakaran secara efektif. Mereka perlu tahu cara menggunakan alat-alat yang tidak lagi sama dengan yang sebelumnya,” ujarnya, Selasa (12/11/2024).

Ia menegaskan, upaya pelatihan ini penting agar para petugas mampu bekerja lebih cepat dan tepat, terutama dalam kondisi yang berisiko tinggi. Menurutnya, profesi pemadam kebakaran membutuhkan ketangguhan fisik dan mental serta keterampilan khusus agar mampu menangani berbagai situasi darurat.

“Bekerja di bawah tekanan sudah menjadi keseharian petugas damkar. Dengan pelatihan ini, kami berharap keahlian mereka meningkat, khususnya dalam pemakaian peralatan canggih,” lanjut Politisi NasDem tersebut.

Dalam Bimtek tersebut, para petugas damkar diberikan pelatihan terkait teknik penggunaan alat pemadam seperti nozzle dan pompa air, serta prosedur keselamatan standar penggunaan alat pelindung diri. Pemahaman yang baik terhadap teknologi ini juga akan membantu meminimalisir kecelakaan kerja dan meningkatkan kepercayaan diri petugas.

Sebagai bentuk dukungan, ia menekankan pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pemadam kebakaran. Ia berharap pemerintah Kota Bontang terus mendukung kegiatan pelatihan berkala agar para petugas selalu siap siaga dalam menghadapi kebakaran yang beragam.

Lebih jauh, ia menilai jika dengan SDM yang terlatih, respons pemadam dalam menghadapi situasi darurat akan semakin efektif dan efisien.

“Ini penting bagi keselamatan masyarakat. Petugas damkar harus mampu beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang agar lebih efektif dalam bekerja,” pungkas dia.

Artikel DPRD Dorong Profesionalisme Petugas Damkar Lewat Pelatihan Teknologi Modern pertama kali tampil pada Latest Bontang.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib, mendukung penuh upaya tersebut. Menurutnya, penempatan pos damkar di tiap kelurahan bisa mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, langkah ini diyakini akan menambah rasa aman dan nyaman bagi warga.

“Keberadaan pos pembantu sangat diperlukan untuk mempercepat kedatangan tim damkar ke lokasi kejadian, terutama dalam situasi darurat,” ujarnya, Selasa (12/11/2024).

Ia mengungkapkan, rencana pembangunan pos pembantu ini akan masuk dalam anggaran tahun 2025. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dan DPRD untuk meningkatkan pelayanan darurat yang lebih dekat dengan masyarakat.

“Pos pembantu damkar di Berbas Pantai bisa menjadi model untuk diterapkan di kelurahan lain. Dengan begitu, layanan penyelamatan bisa lebih dekat, sehingga risiko kerugian baik material maupun jiwa dapat diminimalisir,” lanjutnya.

Lebih lanjut, kata dia, dengan tersedianya pos pembantu di setiap kelurahan, warga akan merasa lebih aman karena adanya kepastian bahwa tim damkar dapat segera tiba di lokasi saat terjadi insiden. Ia berharap agar pos pembantu ini bisa direalisasikan sesuai target, karena manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat Bontang.

Dukungan penuh juga datang dari DPRD Bontang yang optimistis bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat mempercepat proses pembangunan serta menyediakan fasilitas tambahan untuk memenuhi kebutuhan warga. Dengan percepatan ini, kinerja tim damkar diharapkan lebih efektif dalam merespons setiap situasi darurat.

“Pos pembantu ini bukan hanya untuk memudahkan tim damkar, tetapi juga agar masyarakat merasa terjamin. Jika terjadi kejadian darurat, mereka tidak perlu menyalahkan keterlambatan karena jarak tempuh yang jauh,” pungkas dia.

Artikel Pos Pembantu Damkar di Bontang Diprioritaskan untuk Percepatan Layanan Darurat pertama kali tampil pada Latest Bontang.

Menurutnya, pengalihan sejumlah ruas jalan utama kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur justru menyisakan tantangan baru bagi kota ini, terutama dalam hal pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan.

Ia menjelaskan, dari sekitar 9 kilometer jalan nasional di Bontang, terdapat enam ruas jalan utama yang kini diambil alih oleh pemerintah provinsi. Ruas-ruas tersebut meliputi Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Moh Roem, Letjend Urip Sumoharjo, Arif Rahman Hakim, RE Martadinata, dan Jalan Slamet Riyadi di Loktuan.

Sementara itu, jalan nasional lainnya, seperti Jalan Bontang Kuala, menurut Sahib, perlu segera diperbaiki karena kondisinya mendesak.

“Kita punya jalan nasional sekitar 9 kilometer lebih, tetapi dengan pengalihan ini, kota kesulitan mengajukan dana untuk perbaikan jalan kecil yang tidak masuk dalam kategori nasional atau provinsi,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (12/11/2024).

Sahib menilai, tanpa dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat, jalan-jalan kecil atau gang-gang di lingkungan warga berpotensi rusak parah dalam dua tahun ke depan. Ia menyebutkan, anggaran daerah yang terbatas tidak cukup untuk memelihara seluruh ruas jalan yang membutuhkan perbaikan.

“Kami butuh koordinasi yang baik agar bisa mengajukan bantuan anggaran. Jika ini tidak ditangani segera, gang-gang kecil bisa makin sulit dilalui dan mengganggu akses masyarakat,” tegasnya.

Menurut dia, Pemerintah Kota Bontang tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari berbagai pihak, khususnya pemerintah provinsi dan pusat, diperlukan agar kualitas jalan, baik yang berada di bawah otoritas provinsi maupun kota, tetap terjaga. Ia berharap ada alokasi khusus dari provinsi untuk mengatasi persoalan jalan kecil ini.

DPRD Bontang berkomitmen untuk terus mendorong koordinasi antara pemerintah kota dan provinsi. Sahib menambahkan bahwa komunikasi yang baik dan sinergi antar-tiga tingkatan pemerintah akan membantu mewujudkan pelayanan jalan yang lebih baik di Bontang.

“Penting bagi kita untuk memastikan semua warga memiliki akses yang baik di jalan-jalan lingkungan. Untuk itu, perhatian semua pihak sangat dibutuhkan agar anggaran pemeliharaan infrastruktur jalan dapat terpenuhi,” tutupnya.

Artikel DPRD Bontang Soroti Keterbatasan Anggaran Perbaikan Jalan Kecil, Minta Dukungan Provinsi dan Pusat pertama kali tampil pada Latest Bontang.