Sinergi Pemkab Kukar dan Pemerintah Pusat, Fokus pada Tata Ruang dan Agraria
Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengikuti Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dirangkai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman Sinergi Tugas dan Fungsi di Berbagai Sektor pada Senin (17/3/2025).
Acara yang berlangsung secara virtual di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar ini, di ikuti oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, serta perangkat OPD terkait.
Dalam pernyataannya, Taufik menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Transmigrasi, serta Badan Informasi Geospasial (BIG).
“Nota kesepahaman ini menjadi dasar kerja sama untuk menyinergikan tugas dan fungsi antar-kementerian, khususnya di bidang agraria, tata ruang, kehutanan, transmigrasi, serta informasi geospasial,” ujarnya.
Dengan ini, Pemkab Kukar berkomitmen untuk mengawal implementasi berbagai program yang telah disepakati dalam nota kesepahaman tersebut.
Selain itu, ia menegaskan, koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci utama dalam memastikan efektivitas kebijakan yang dijalankan.
“Kami siap menjalankan kerja sama ini untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah berjalan sesuai rencana, berbasis data, dan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kukar,” tutup Taufik.
Sebagai informasi, nota kesepahaman ini mencakup beberapa poin strategis, antara lain:
-Percepatan pendaftaran tanah dan penyelesaian konflik agraria.
-Dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah Subsidi.
-Pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas pendidikan umum.
-Penyelesaian rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
-Pemanfaatan data geospasial untuk perencanaan pembangunan daerah. (Adv)
