LATESBONTANG – Realisasi APBD Kutai Timur (Kutim) pada tahun 2022 menjadi sorotan dewan. Pasalnya, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutim Tahun Anggaran 2022 realisasi keuangan APBD Kutim masih cukup rendah.
Anggota DPRD Kutim, Basti Sangga Langi sebagai anggota Pansus LKPJ Bupati Kutim 2022, meminta Pemkab Kutim melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus menggenjot kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyerapan anggaran.
“Tadi kita sudah sampaikan beberapa hal yang kita dapatkan dari OPD yang selama ini serapan anggarannya belum bisa terealisasi dan hal-hal lain yang perlu kita evaluasi. Sehingga anggaran di tahun 2023 nanti, jangan sampai seperti ini lagi,” ucap Basti, Kamis (11/5/2023).
Dirinya mengungkapkan bahwa anggota pansus memberikan masukan kepada Bappeda sebagai leading sektor dalam penyusunan pembangunan di Kutim.
“Program-program dari OPD itu perlu dilihat dan dievaluasi, sehingga nantinya tidak ada lagi alasan para OPD tidak menyerap semua anggaran yang diberikan,” pungkasnya.
Diketahui, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) mengelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutim Tahun Anggaran 2022 di Ruang Hearing DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Kamis (11/05/2023).
Pembahasan tersebut dihadiri oleh Ketua Pansus David Rante, beberapa anggota DPRD Kutim Basti Sangga Langi, Piter Palinggi, Abdi Firdaus, Adi Sutianto dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).(adv).