Rapat Paripurna Pelantikan Ahmad Yani, Bupati Kukar Tekankan Kolaborasi Strategis
Kutai Kartanegara – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah menghadiri Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kukar yang digelar dalam rangka pelantikan Ahmad Yani sebagai Ketua DPRD Kukar definitif masa jabatan 2024-2029, Kamis (19/6/2025).
Kata dia, pelantikan ini tidak hanya menjadi bagian dari agenda kelembagaan, tetapi juga dimaknai sebagai momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif di Kukar.
“Ini adalah momen penting dalam kesinambungan kepemimpinan DPRD. Saya ucapkan selamat kepada Pak Ahmad Yani atas amanah baru ini. Semoga DPRD terus jadi mitra strategis dan konstruktif bagi pemerintah daerah,” ucap Edi dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari keharmonisan dua pilar pemerintahan: legislatif dan eksekutif.
Oleh karena itu, ia berharap sinergi yang selama ini telah terbangun dengan baik dapat terus dijaga dan ditingkatkan di bawah kepemimpinan Ahmad Yani.
“Saya percaya dengan komitmen dan integritas beliau, Ketua DPRD yang baru mampu membawa lembaga ini tetap terhormat dan menjadi kekuatan penggerak pembangunan di Kukar,” tambahnya.
Selain itu, orang nomor satu Kukar juga mengenang sosok almarhum Junaidi, Ketua DPRD sebelumnya yang wafat pada Desember 2024.
Menurutnya, Junaidi merupakan figur yang berjasa dalam menjaga arah kebijakan daerah, meskipun hanya menjabat dalam waktu yang relatif singkat.
Tak lupa, apresiasi juga disampaikan kepada Plt Ketua DPRD Kukar, Junadi, yang telah menjalankan tugas selama masa transisi.
“Beliau telah menjaga stabilitas kerja dewan dan memastikan keberlangsungan agenda legislatif berjalan baik,” katanya.
Lebih lanjut, Edi menekankan, posisi Ketua DPRD bukan hanya jabatan administratif, tetapi simbol etika dan kepemimpinan.
“Ketua DPRD harus mampu menjadi pengarah, menjaga profesionalisme, dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya,” ujarnya.
Menutup sambutannya, ia mengajak seluruh jajaran DPRD untuk terus menjaga komunikasi yang sehat dan kolaboratif, tidak hanya dengan pemerintah daerah tetapi juga dengan masyarakat, BUMD, dan seluruh stakeholder pembangunan.
“Sinergi yang selama ini terbangun sangat-sangat baik. Mari kita rawat dan kembangkan demi kebijakan yang berpihak pada rakyat,” tutupnya. (Adv)
