Latestbontang.co,BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menekankan pentingnya sinkronisasi data kependudukan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris saat membuka workshop Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Bontang Tahun 2026 yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bontang di Hotel Tiara Surya, Selasa (12/5/2026).
AH sapaan akrabnya itu, menyebut data kependudukan memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan data yang akurat dan terintegrasi.
“Penduduk bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga subjek utama yang menentukan keberhasilan pembangunan itu sendiri,” katanya.
Ia menjelaskan, melalui dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), pemerintah berupaya menyusun arah kebijakan kependudukan secara lebih terukur dan berkelanjutan.
Dokumen tersebut mencakup lima sasaran utama, yakni pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga berkualitas, serta penguatan data dan informasi kependudukan.
Agus Haris menilai sinkronisasi data antarperangkat daerah menjadi langkah penting agar program pembangunan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
Selain itu, ia juga mendorong lahirnya inovasi kebijakan dalam menghadapi berbagai tantangan daerah, mulai dari stunting, kemiskinan ekstrem, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, pembangunan kependudukan membutuhkan keterlibatan lintas sektor dan tidak bisa dibebankan hanya kepada satu organisasi perangkat daerah.
“Saya berharap seluruh pihak dapat memberikan masukan yang konstruktif agar dokumen PJPK ini benar-benar berkualitas dan dapat diterapkan secara efektif,” ujarnya.
Melalui workshop tersebut, Pemkot Bontang berharap seluruh perangkat daerah dapat menyelaraskan program dan kegiatan dengan RKPD maupun RPJMD agar pembangunan kependudukan berjalan lebih terpadu dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas masyarakat. (Re)