Latestbontang.co,BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menjadikan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama sebagai momentum memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui penguatan koordinasi lintas sektor.
Hal tersebut terlihat dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta Pengukuhan Kepala Sekolah yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Kamis (21/5/2026).
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, memimpin langsung jalannya pelantikan yang turut dihadiri Pj Sekretaris Daerah Akhmad Suharto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dasuki, unsur Forkopimda, serta sejumlah tamu undangan.
Dalam kesempatan tersebut, Neni melantik empat pejabat pimpinan tinggi pratama, yakni Bahtiar sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Toetoek Pribadi Ekowati sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Ahmad Yani sebagai Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Eddy Foreswanto sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
Selain pelantikan pejabat, Pemerintah Kota Bontang juga mengukuhkan sembilan kepala sekolah SD negeri dan satu kepala SMP negeri sebagai bagian dari penguatan pelayanan publik di sektor pendidikan.
Dalam sambutannya, Neni menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar agenda seremonial atau rotasi jabatan. Menurutnya, penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi agar program pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif.
“Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujar Neni.
Secara khusus, Wali Kota menitipkan sejumlah tugas strategis kepada perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam penanganan stunting. Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat diminta memperkuat langkah percepatan penurunan stunting, penguatan Universal Health Coverage (UHC), pemutakhiran data kemiskinan, serta perlindungan kelompok rentan.
Neni menilai persoalan stunting tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara sektor kesehatan, keluarga berencana, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat agar intervensi yang dilakukan dapat tepat sasaran.
Komitmen tersebut juga diperkuat melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja Penurunan Stunting oleh para camat, lurah, dan kepala puskesmas. Kesepakatan itu menjadi bentuk tanggung jawab bersama dalam mendukung target penurunan stunting di Kota Bontang.
Melalui penguatan kepemimpinan di sejumlah organisasi perangkat daerah dan komitmen lintas sektor yang terus dibangun, Pemerintah Kota Bontang berharap upaya penanganan stunting dapat berjalan lebih optimal sehingga mampu menciptakan generasi yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing di masa depan. (Re)