Panggil Pihak Terkait, Komisi II Selidiki Kelangkaan BBM Solar Bersubsidi di Bontang
LATESTBONTANG – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Bontang, yang terjadi secara berulang, menjadi perhatian utama DPRD Bontang. Untuk menindaklanjuti keluhan ini, Komisi II DPRD Bontang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan berbagai pihak terkait.
Pihak yang diundang antara lain PT Pertamina, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), Polres Bontang, Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang, serta perwakilan sopir truk.
Nursalam, anggota Komisi II, menyampaikan bahwa meski kuota BBM solar bersubsidi dari PT Pertamina tercatat sudah cukup, namun di lapangan masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.
“Dari dulu Pertamina mengklaim bahwa stok BBM bersubsidi jenis solar ini aman. Maka dari itu, kita perlu mencari akar permasalahannya. Di mana benang kusutnya?,” ucapnya saat memimpin rapat di Ruang Rapat Kantor DPRD Bontang, Senin (4/12/2023).
Menanggapi hal tersebut, perwakilan PT Pertamina Patra Niaga, Irfan, menjelaskan bahwa kuota solar di Bontang mencapai 40-48 kiloliter per hari, sesuai dengan perhitungan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
“Jatah itu untuk enam SPBU yang ada di Bontang termasuk SPBN. Hingga saat ini, kuota terbanyak ada di SPBN Tanjung Limau,” jelasnya.
Dampak antrian panjang ini membuat kendaraan, khususnya yang berukuran besar, seringkali mengganggu aktivitas di jalan raya dan merugikan para pengguna jalan. Oleh karena itu, Nursalam meminta aparat berwajib untuk membantu menertibkan antrian agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan.
Di SPBU kilometer 3 Kelurahan Belimbing, antrean juga mengganggu para siswa dan guru yang beraktivitas di SMA Negeri 3 Bontang. Nursalam juga menyoroti praktik mengganti plat nomor polisi kendaraan untuk melakukan pengisian berulang kali. (adv)
