Komisi I DPRD Bontang Ajukan Alternatif Syarat Pekerjaan untuk Redam Pengangguran
LATESTBONTANG – Menyikapi tingginya angka pengangguran di Kota Taman, Komisi I DPRD Bontang merespons dengan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah pihak terkait. Inisiatif ini dilakukan untuk mengeksplorasi sulitnya putra-putri daerah dalam mendapatkan pekerjaan, bahkan di kota tempat tinggal mereka sendiri.
Adrofdita, anggota Komisi I DPRD Kota Bontang, mengusulkan agar perusahaan menghapus persyaratan pengalaman kerja dan menggantinya dengan sertifikat pelatihan. Ia menyadari bahwa para lulusan baru sering mengalami kesulitan mendaftar pekerjaan karena banyak Lowongan Kerja (Loker) mensyaratkan pengalaman kerja.
“Nantinya, setelah mendapatkan sertifikat pelatihan sebagai bukti bahwa pencari kerja ini telah tersertifikasi, ini akan menjadi alternatif bagi yang baru lulus untuk mendapatkan pekerjaan,” ujarnya, Senin (20/11/2023).
Politisi PKS tersebut juga mendorong para pencari kerja untuk mengikuti berbagai pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri di Bontang. Sertifikat dari pelatihan ini dapat dijadikan pengganti syarat pengalaman kerja. “Solusi dari tingginya angka pengangguran di Bontang adalah pelatihan, agar memudahkan dalam tahap awal pendaftaran pekerjaan,” paparnya.
Dia juga mencari kerja sama dengan perusahaan yang membuka rekrutmen untuk membantu pemerintah menanggulangi pengangguran di Kota Bontang. “Perusahaan dapat mengevaluasi sertifikat yang dimiliki pencari kerja, sehingga pekerjaan yang ditawarkan relevan dengan sertifikat pelatihan yang mereka miliki,” ungkapnya.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang, Abdu Safa Muha menambahkan, bahwa pihaknya akan berupaya menghapus syarat pengalaman kerja kepada perusahaan yang membuka lowongan. “Anak-anak yang baru lulus tidak seharusnya diminta surat pengalaman kerja. Kami akan bekerja sama dengan perusahaan untuk menghilangkan persyaratan ini,” tambahnya. (adv)
