Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bontang Dorong Prinsip Keadilan Sosial dan Pemerataan Pembangunan dalam APBD 2025
LATESTBONTANG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bontang melalui Sekretarisnya, Winardi, memberikan sejumlah saran terkait alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang untuk tahun 2025. Saran ini disampaikan sebagai bagian dari komitmen Fraksi PDI Perjuangan untuk memastikan anggaran daerah lebih inklusif dan merata, sesuai prinsip keadilan sosial yang diusung partai.
Dalam pernyataannya, ia menggarisbawahi enam poin utama yang diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah dalam penyusunan APBD 2025.
“Kami ingin memberikan saran yang dapat dijadikan catatan penting dalam pembahasan anggaran selanjutnya,” ujarnya, Senin (4/11/2024).
1. Prinsip Keadilan Sosial dan Pemerataan Pembangunan
Menurut Winardi, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa prinsip keadilan sosial harus menjadi dasar dalam APBD Kota Bontang tahun 2025. Fraksi mengusulkan agar alokasi anggaran mencerminkan upaya untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah di Bontang.
“Kami ingin memastikan pembangunan yang merata di seluruh wilayah, terutama di daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian,” ujarnya.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Winardi menegaskan bahwa anggaran untuk sektor-sektor ini harus menjadi prioritas utama karena dampaknya yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Pelayanan publik yang berkualitas adalah kebutuhan dasar masyarakat, dan kami ingin ini diakomodasi secara maksimal dalam APBD,” tegasnya.
3. Fokus pada Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Dalam rangka memperkuat perekonomian lokal, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar APBD 2025 memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan UMKM. Winardi mengatakan, UMKM harus mendapatkan alokasi anggaran yang cukup agar dapat berkembang lebih optimal.
“Dengan mendukung UMKM, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan perekonomian di level akar rumput,” jelasnya.
4. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Investasi pada peningkatan kualitas SDM juga menjadi fokus Fraksi PDI Perjuangan. Winardi menyebutkan bahwa pengalokasian anggaran untuk pendidikan dan pelatihan kerja, serta beasiswa bagi pelajar yang membutuhkan, merupakan langkah yang harus diperhatikan.
“Peningkatan kualitas SDM adalah investasi jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial,” paparnya.
5. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat, Fraksi PDI Perjuangan mendorong upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Winardi menekankan pentingnya kebijakan inovatif dan akuntabel dalam menggali potensi PAD tanpa membebani masyarakat.
“Dengan pendapatan yang kuat, kita bisa lebih mandiri dalam pembiayaan program-program pembangunan,” ujarnya.
6. Komitmen Terhadap Isu Lingkungan
Sebagai kota industri, Bontang menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks. Winardi menyatakan bahwa APBD 2025 perlu mencakup program-program pelestarian lingkungan, mulai dari pengelolaan limbah hingga penanggulangan pencemaran laut.
“Kami berharap ada komitmen yang serius dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kota Bontang,” kata dia.
Dengan masukan ini, Fraksi PDI Perjuangan berharap APBD 2025 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.
