Fraksi Golkar DPRD Kutim Harapkan APBD Tahun Anggaran 2024 Dapat Wujudkan Kesejahteraan Bagi Masyarakat
Sangatta. Pada Rapat Pemandangan Akhir Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan pandangan akhirnya. Anggota Fraksi Golkar, Sayid Anjas, menjadi pembacanya dalam sesi yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim pada Kamis (30/11/2023).
Dalam penyampaiannya, Sayid Anjas menyoroti pentingnya kesesuaian dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan perlunya mengacu pada Undang-undang dan peraturan lainnya dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran pemerintah daerah. Lebih lanjut, Sayid Anjas menekankan perlunya pengkajian yang mendalam dalam struktur pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang harus dianggarkan secara bruto.
“Penyusunan Rancangan APBD pada struktur pendapatan daerah harus dikaji secara mendalam dengan didukung adanya kepastian penerimaan daerah. Dalam struktur APBD meliputi pendapatan daerah,belanja daerah,pembiayaan daerah harus dianggarkan secara bruto,” ucapnya.
Sayid Anjas juga menyinggung proyeksi Pendapatan Daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan oleh Bupati Kutai Timur. Menurutnya, terdapat kenaikan yang signifikan dari proyeksi sebelumnya. Rincian pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 754.108.643.802, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 8.394.688.280.310 , dan perubahan target APBD Kutim 2024 sebesar Rp. 587.565.681.000.
Fraksi Golkar menegaskan pentingnya konsistensi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020-2024. Tujuannya adalah untuk memastikan implementasi program-program prioritas pemerintah berjalan sesuai dengan target yang diharapkan dan memberikan hasil atau manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.
Fraksi Golkar DPRD Kutai Timur secara tegas menyoroti perlunya keselarasan, keadilan, serta keluaran yang optimal dari alokasi anggaran dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.
