Fraksi Golkar Berikan Catatan dan Masukan terhadap R-APBD Kutim Tahun 2024
Sangatta. Dalam Rapat Sidang Paripurna ke-11 DPRD Kutai Timur (Kutim), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) memberikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, yang dibacakan oleh Abdi Sutianto. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Joni, pada Kamis (09/11/2023) di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim.
Abdi Sutianto, dalam penyampaian pandangan umumnya, menyoroti proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami peningkatan dari Rp 245,256 miliar menjadi Rp 754,108 miliar, naik sebesar Rp 508,851 miliar. Fraksi Golkar meminta penjelasan terkait sumber atau objek PAD yang mengalami kenaikan ini. Mereka juga meminta klarifikasi terkait alokasi anggaran dari kenaikan tersebut yang akan digunakan untuk membiayai program-program pada belanja daerah tahun 2024.
Selain itu, Sutianto menekankan pentingnya akselerasi regulasi Peraturan Daerah (Perda) terkait pajak dan retribusi daerah yang perlu disinkronisasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Salah satu opsi yang diusulkan adalah pungutan tambahan pajak dengan prosentase tertentu pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BNKB), yang selama ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dialihkan ke Pemerintah Daerah Kutai Timur. Ini akan memberikan Pemerintah Daerah otonomi lebih besar dalam mengelola dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Fraksi Golkar meminta kepada pemerintah daerah untuk memprioritaskan alokasi anggaran pada urusan wajib konkuren sesuai ketentuan perundang-undangan, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Kami menyoroti pentingnya penyediaan pelayanan kesehatan yang memadai di semua pos layanan kesehatan dan pemerataan rehabilitasi sekolah serta penambahan ruang kelas baru secara proporsional di 18 kecamatan di Kutai Timur,” ucapnya.
Fraksi Golkar DPRD Kutai Timur secara konstruktif memberikan catatan dan masukan terhadap Rancangan APBD 2024, dengan harapan agar alokasi anggaran dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan bagi masyarakat Kutai Timur.
